Tarik Ulur Penetapan UMP 2025, Pengamat Wanti-Wanti Potensi Bahayanya

JAKARTA – Putusan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dinilai harus segera dilaksanakan. Pengamat Ketenagakerjaan Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi menyebutkan, jika penetapan yang direncanakan maksimal sampai akhir tahun ini, tidak terlaksana juga, maka ancaman Pada Perkembangan ekonomi Di awal tahun 2025 Lebihterus terlihat.

Tadjudin menjelaskan, penetapan UMP 2025 memang Ditengah digodok agar melaksanakan saran Di putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Berhubungan Bersama standar UMP tersebut.

“Lantaran menurut hemat saya, kenaikan upah minimum Memiliki potensi yang cukup besar, Sebagai Memperbaiki daya beli dan Merangsang Perkembangan ekonomi Lewat peningkatan konsumsi,” ujar Tadjudin Di tayangan Market Review IDX Channel, Senin (25/11/2024).

“Dari Sebab Itu kalau itu nanti sampai tertunda-tunda, Sebab potensi besar itu Akansegera hilang,” sambung Tadjudin.

Meski tertunda, Tadjudin mengatakan, pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Memiliki waktu yang cukup sampai akhir tahun agar merumuskan secara hati-hati.

“Menurut hemat saya itu perlu Lantaran harus menyesuaikan Bersama keputusan MK yang berkaitan Bersama perhitungan upah minimum. Dan itu harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana,” jelas Tadjudin.

Sekbagai informasi, tarik ulurnya penetapan UMP 2025 itu Yang Berhubungan Bersama Bersama putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil atas Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 Di penetapan peraturan pemerintah (PP) pengganti Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi Perundang-Undangan.

Akansegera tetapi, Pembantu Presiden Tim Menteri Tenaga Kerja atau Menaker Yassierli menerangkan, penetapan UMP 2025 Akansegera dilakukan maksimal Ke Desember 2024. Di ini Kemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah Bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartite Nasional, yang ditargetkan Akansegera selesai Ke minggu ini. Hasil perumusan Akansegera disampaikan Ke Ri Prabowo Subianto.

Sambil MK Di putusan 31 Oktober 2024 meminta pasal Yang Berhubungan Bersama pengupahan harus memenuhi kebutuhan hidup pekerja, buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi Citarasa dan minuman, sandang, perumahan, Pembelajaran, Kesejajaran, Wisata dan jaminan hari tua.

MK juga meminta agar struktur dan skala upah harus proporsional, Sesudah itu Akansegera menghidupkan kembali peran aktif Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Di penentuan upah minimum serta mengembalikan upah minimum sektoral.