Gunakan Backup Server Untuk Cold Site Batam

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam) , Hadi Tjahjanto Mengungkapkan pemerintah Di memulihkan layanan publik terdampak serangan siber ransomware Di Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2 . Perawatan diputuskan Setelahnya Hadi menghadap Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi), Senin (1/7/2024).

“Terbaru saja saya memimpin Diskusi tingkat Pejabat Tingginegara yang dihadiri Pejabat Tingginegara Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Bangsa, dan Wakil Pejabat Tingginegara Badan Usaha Milik Bangsa Menyoroti Yang Terkait Di tindak lanjut perintah Bapak Pemimpin Negara agar seluruh layanan publik dapat kembali normal Di bulan Juli 2024,” ujar Hadi kepada wartawan yang dikutip, Selasa (2/7/2024).

Hadi menjelaskan Pemimpin Negara Jokowi mengarahkan layanan publik kembali normal Di Juli 2024. Ia pun menjelaskan bahwa layanan PDNS 2 Berencana menggunakan backup server Untuk cold site Batam.

“Proses Perawatan layanan tersebut salah satunya menggunakan backup server Untuk cold site Batam yang Setelahnya Itu diaktifkan Di fasilitas PDNS 1 dan Data Center Temporary milik penyedia,” tutur Hadi.

Hadi menegaskan bahwa backup data merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. “Ini mandatori, tidak opsional lagi. Agar kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu Hingga DRC atau Cold Site yang ada Hingga Batam dan bisa auto gate interactive service,” terangnya.

Di Detail, Hadi pun mengatakan bahwa pemerintah Berencana menyiapkan pengaturan Yang Terkait Di penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai Di tingkat klasifikasi data mulai Untuk data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.

“Di Sebab Itu nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya Berencana disimpan Hingga cloud, Agar tidak penuh data yang ada Hingga PDN,” papar Hadi.

Hingga Di itu, kata Hadi, BSSN Berencana terus Memperbaiki Keselamatan siber Di cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang Berencana terus Menyimak upaya pengelolaan PDN dan backup data.

“Tentunya, kita juga diperintah Bapak Pemimpin Negara Bagi meninjau kembali Peraturan/Instruksi Pemimpin Negara Yang Terkait Di Di operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, Agar nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tutupnya.