Peluncuran Bacaan Herbert Feith, Bonnie Triyana Soroti Ancaman Kedaulatan Rakyat Tanpa Kendali Konstitusi

JAKARTA – Sejarawan yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDIP Bonnie Triyana menilai bahwa perdebatan akademik tentang runtuhnya Kedaulatan Rakyat konstitusional Ke Indonesia Ke 1950-an masih sangat relevan Untuk membaca situasi politik hari ini. Hal tersebut disampaikannya Di Memberi pengantar Untuk Peristiwa peluncuran dan diskusi Bacaan “Keruntuhan Kedaulatan Rakyat Konstitusional Ke Indonesia” karya Herbert Feith, yang digelar Ke Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).

Untuk paparannya, Bonnie menyoroti Komentar sejarawan Harry J Benda Pada Feith. Menurut Bonnie, Benda menuduh Feith terperangkap Untuk cara pandang eurosentris Lantaran mengagungkan model Kedaulatan Rakyat liberal parlementer Barat sebagai satu-satunya Kemakmuran normal.

Baca juga: Dikukuhkan Didalam Sebab Itu Guru Besar UIN Jakarta, Bakir Ihsan Ungkap Persoalan Kedaulatan Rakyat Ke Indonesia

“Benda berargumen bahwa Kedaulatan Rakyat parlementer tahun 1950-1957 hanyalah Trend Populer Sambil atau interlude yang diimpor Didalam luar dan diterima secara tipis Ke permukaan Didalam Kelompok Indonesia,” ujar Bonnie.

Bonnie juga mengupas tesis Feith mengenai dikotomi elite politik Indonesia: administrator (problem solver) dan solidarity makers (symbol-wielders). Meski Benda menilai kategori ini terlalu menyederhanakan realitas, Bonnie menilai analisis tersebut tetap penting.

“Untuk saya, perdebatan Di Feith Didalam Benda yang sudah berlalu Di 62 tahun masih terus mengusik pikiran dan menimbulkan banyak pertanyaan,” tegasnya.

Baca juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Konstitusional, Melambungkan Transformasi Bangsa

Lebih Jelas, Bonnie mengaitkan lahirnya Kedaulatan Rakyat Ke Indonesia Didalam konteks Politik Global pasca-Pertempuran Dunia II. Dia mengisahkan bagaimana Maklumat X November 1945 membuka keran multipartai, serta upaya para elite Di itu Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan Negeri boneka fasis.