PADSK Mendorong Fungsi Pra-Penanganan Terjadinya Sengketa Konstruksi

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani sebagai salah satu pendiri Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) mengingatkan agar PADSK selaku stakeholder APS dapat menyampaikan usulan perbaikan Perundang-Undangan No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang belum secara rinci Menyoroti tentang APS. Ini Akansegera mendukung dan memberi dasar hukum yang lebih kuat Untuk penggunaan APS.

“Saya Mendorong PADSK memelopori penyempurnaan Perundang-Undangan No. 30 Tahun 1999 agar penyelesaian sengketa konstruksi bisa lebih baik lagi,” ungkap Arsul Untuk Peristiwa International Conference bertemakan ‘Synchronizing the application of FIDIC Contracts with specific related project country’s regulation to avoid disputes’ Di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Konferensi internasional yang berlangsung Di dua hari diselenggarakan Dari PADSK dan Society of Construction Law Indonesia (SCLI). Untuk Kontek Sini sebagai host adalah Ketua Umum PADSK dan SCLI, Prof. Sarwono Hardjomuljadi, yang juga dikenal sebagai pendorong fungsi “avoidance” (Pra-Penanganan) terjadinya sengketa konstruksi yang masuk Untuk Perundang-Undangan 2 Tahun 2017 dan Sesudah Itu FIDIC Contract Edisi 2017.

Untuk sambutannya, Pejabat Tingginegara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis, menekankan perlunya penyelarasan pemahaman Kesepakatan konstruksi dan harmonisasi Di standar Kesepakatan yang digunakan Di Indonesia sebagai langkah awal mengeliminasi potensi sengketa konstruksi.

Untuk itu, Pejabat Tingginegara PUPR Mendorong agar sinergi Untuk menjembatani Kesepakatan Bersama peraturan serta Keputusan nasional Agar mampu Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Mengurangi risiko dan Meningkatkan Mutu pengadaaan, serta mewujudkan value for money.

“Semuanya bertujuan Mendorong tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Abdul Muis.

Ri The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) Jeremy Glover Mendukung kegiatan konferensi internasional dan menekankan Sukses fungsi “avoidance” atau Pra-Penanganan sengketa penting Untuk mendukung Sukses proyek dan dimulai Sebelum Sebelumnya sengketa tersebut terbentuk.

“Saya mendukung penuh kegiatan dan Mendorong agar PADSK dan SCLI dapat menjangkau lebih banyak pihak Untuk mensukseskan Pra-Penanganan sengketa,” tutur Jeremy.

Konferensi internasional diikuti 250 peserta Untuk 20 Bangsa Menyoroti beragam topik Menarik Perhatian mulai regulasi Yang Berhubungan Bersama penyelesaian sengketa Di Asia, pembaharuan Kesepakatan FIDIC 2017, dan bentuk penyelesaian sengketa serta Gadget Lunak Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) Untuk proyek-proyek Di Asia maupun Bangsa lain.