Pengadaan Puluhan Ribu Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik MBG Disorot KPK

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengadaan Disekitar 25 ribu sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Bagi Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) Didalam Badan Gizi Nasional (BGN) disorot Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK). KPK menjelaskan pengadaan Produk Internasional dan jasa adalah lahan rawan Kejahatan Keuangan.

“Tentu KPK Menyediakan perhatian soal itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Hingga Jakarta, Selasa (14/4), dikutip Antara.

Sebelumnya diketahui publik bahwa BGN melakukan pengadaan puluhan ribu Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik usai muncul video viral Hingga media sosial yang memperlihatkan banyak Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik jenis trail berlogo BGN Hingga sebuah gudang besar Hingga Jawa Barat.

Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik ini juga tampak Memiliki logo Emmo, dugaannya merupakan model bernama JVX GT.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan Ke 7 April 2026 bahwa pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik berfungsi Bagi mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengadaan itu masuk Biaya 2025, Sambil Itu realisasi secara administratif dan keuangan berlangsung Ke 2026.

Dia menyebut penyedia cuma sanggup menyelesaikan 85 persen Didalam 25.644 unit sesuai Kesepakatan, jumlahnya 21.801 unit.

Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik ini diklaim diproduksi Hingga Di negeri Didalam tingkat komponen Di negeri (TKDN) 48,5 persen. Produksinya dilakukan Hingga fasilitas yang berada Hingga Citeureup, Jawa Barat.

Area rawan Kejahatan Keuangan

Budi menyampaikan perhatian KPK Ke situasi ini Lantaran pengadaan Produk Internasional dan jasa salah satu area rawan terjadinya Kejahatan Keuangan.

“Yang Terkait Didalam Didalam pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti Lantaran memang pengadaan Produk Internasional dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana Kejahatan Keuangan,” katanya.

Tindak pidana Kejahatan Keuangan dikatakan bisa terjadi Di proses Pendesainan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Hingga pengadaan Produk Internasional dan jasa.

“Mulai Didalam proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya Supaya nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujar Budi.

“Lalu Yang Terkait Didalam Didalam kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan Didalam spek demikian itu rata dibutuhkan Hingga semua lokasi atau seperti apa?” ujar dia lagi.

Budi juga menyoroti Topik PT Yasa Artha Trimanunggal selaku Mendominasi pengadaan yang dinilai belum banyak Memiliki dealer atau penyalur. Dia bilang lembaga antirasuah memandang hal tersebut Didalam proses yang dilakukan Didalam BGN.

“Di konteks pelaksanaan pengadaan Produk Internasional dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang Mendominasi, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi Di proses pengadaan Produk Internasional dan jasa tersebut. Nah, itu yang Lalu nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

(fea)

Add

as a preferred
source on Google