Pemkab Kudus Sidak Iuran Wajib Kendaraan ASN, Hasilnya Puluhan Nunggak

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Ditengah melakukan sidak memeriksa tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran Ke surat tanda nomor kendaraan (STNK) milik ASN.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Lokasi Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan langkah dilakukan Untuk mengetahui ketaatan ASN Untuk membayar Iuran Wajib kendaraan.

“Pemeriksaan Di kepatuhan aparatur sipil nasional (ASN) membayar Iuran Wajib kendaraan bermotor Hingga masing-masing kantor organisasi Alat Lokasi (OPD) tentu menyulitkan, Supaya dipilih Pada apel setiap Senin,” kata Djati Ke Kudus, Jateng, Rabu (14/7) mengutip Antara.

Menurutnya, setiap Senin semua perwakilan Bersama masing-masing OPD mengikuti apel Ke halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Supaya dimanfaatkan Untuk memeriksa kesadaran dan kepatuhan ASN Untuk membayar Iuran Wajib.

Hasilnya, ditemukan 32 objek Iuran Wajib kendaraan yang belum melunasi pembayaran Iuran Wajib kendaraan bermotor didominasi kendaraan pribadi. Dua objek Ke antaranya merupakan kendaraan dinas yang memang hendak dilelang, Supaya Iuran Wajib kendaraannya nantinya dialihkan kepada Mendominasi lelang.

“Untuk proses lelang, Berencana diinformasikan kondisinya, Supaya tunggakan Iuran Wajib nantinya juga ditanggung Mendominasi lelang. Sedangkan, kendaraan pribadi ada pula Kelompok umum yang yang mengurus layanan Ke Mal Pelayanan Publik Kudus ikut terjaring,” ujarnya.

Bersama 32 objek Iuran Wajib kendaraan yang belum membayar Iuran Wajib, tiga Ke antaranya merupakan kendaraan roda empat Bersama total nilai pajaknya sebesar Rp17,8 juta.

Ia mengungkapkan masing-masing ASN yang terjaring operasi “Gadis Pantura” diminta melunasi pembayaran Iuran Wajib kendaraan bermotor tersebut.

“Mereka kami berikan surat Untuk melaksanakan pembayaran maksimal tujuh hari Bersama tembusan Hingga pimpinan OPD. Termasuk, kendaraan bermotor yang harus melakukan penggantian plat kendaraan,” ujarnya.

Setelahnya tujuh hari, kata dia, pimpinan OPD diminta melaporkan Hingga Badan Kepegawaian dan Pembaruan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Lantaran nantinya bisa menjadi penilaian Yang Terkait Bersama disiplin ASN.

Ia berharap Lewat operasi tersebut agar Memperbaiki disiplin dan kesadaran ASN Untuk membayar Iuran Wajib kendaraan bermotor tepat waktu.

(Skuat/mik)

Add

as a preferred
source on Google