MK Didorong Berlakukan Ambang Batas Dewan 0% Hingga 2024

JAKARTA – Kawal Pemungutan Suara Rakyat dan Kedaulatan Rakyat (KPD) Mendorong Mahkamah Konstitusi ( MK ) memberlakukan penghapusan ambang batas Dewan atau Parliamentary Threshold (PT) 4% Ke 2024, tidak harus menunggu Pemungutan Suara Rakyat 2029. Penghapusan PT 4% dinilai sudah sangat rasional dan sesuai Bersama semangat Kedaulatan Rakyat.

“Seharusnya MK sudah memberlakukan PT 0%, masak Produk yang tidak sah masih dipertahankan, seharusnya PT 0% langsung diberlakukan sekarang Hingga 2024 ini,” kata Koordinator Nasional KPD Miftahul Arifin Di keterangannya dikutip, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, seharusnya MK langsung memberlakukan penghapusan PT 4% Lantaran sangat rasional dan sesuai Bersama semangat Kedaulatan Rakyat. Sebab, ambang batas Dewan Disorot tidak sejalan Bersama prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemungutan Suara Rakyat, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

“Ambang batas Dewan Di Pemungutan Suara Rakyat ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan, Lantaran Konsep ambang batas dapat Memangkas Di arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945,” ujarnya.

Miftah menjelaskan, ambang batas Dewan berdasarkan Pasal 414 ayat (1) Perundang-Undangan Pemungutan Suara Rakyat telah menimbulkan kerugian konstitusional. Juga Pasal 414 ayat (1) Perundang-Undangan Pemungutan Suara Rakyat bertentangan Bersama UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sebelum Pemungutan Suara Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat 2024.

“Itu menimbulkan kerugian konstitusional. Pasal tersebut membuat hak konstitusionalnya sebagai pemilih menjadi hangus atau tidak dihitung,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada Disekitar kurang lebih 17.304.303 suara terbuang Ke Pileg 2024 Lantaran masih diberlakukan PT 4%. Setidaknya jumlah suara yang terbuang itu berasal Di 10 Organisasi Politik (parpol) yang tak lolos ambang batas Dewan.

“Padahal Di prinsip Kedaulatan Rakyat menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud Di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Tetapi Aturan ambang batas Dewan telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih,” katanya.

Hak rakyat Sebagai dipilih juga direduksi ketika Merasakan suara lebih banyak tapi tidak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lantaran partainya tidak mencapai ambang batas Dewan.

Sebelumnya Itu, MK telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem Yang Berhubungan Bersama Syarat ambang batas Dewan sebesar 4% suara sah nasional yang diatur Di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemungutan Suara Rakyat.

Di pertimbangan hukumnya, MK tidak menemukan dasar rasionalitas Di penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud Di Pasal 414 ayat (1) Perundang-Undangan Pemungutan Suara Rakyat.

MK memutuskan, lembaga pembentuk Perundang-Undangan harus merevisi ambang batas Dewan ini Sebelumnya pelaksanaan Pemungutan Suara Rakyat 2029. Karenanya, keputusan MK tak Akansegera berpengaruh Ke ambang batas Dewan Pemungutan Suara Rakyat 2024.

(abd)