Kecam Pengurangan Tenaga Kerja Massal Karyawan Tekstil, Buruh Bakal Kembali Unjuk Rasa 8 Juli Besok

JAKARTA – Protes buruh yang menuntut pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024, belum menuai hasil yang diharapkan. Para massa buruh yang gusar lantaran maraknya Protes Pemutusan Hubungan Kerja atau Pengurangan Tenaga Kerja massal khususnya Hingga industri tekstil , memastikan Berencana kembali turun Protes Di 8 Juli 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Di Ketua Umum SPN (Serikat Pekerja Nasional), Iwan Kusmawan selepas melakukan audiensi Di Regu perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Iwan mengatakan, hasil Di audiensi tersebut belum Merasakan kepastian yang diharapkan.

“Kami sampaikan sekali lagi, kami Di tanggal 8 Juli nanti Berencana datang kembali Hingga Kemendag Sebagai menyuarakan Keinginan kami,” ujar Iwan Pada ditemui selepas audiensi, Rabu (3/7/2024).

Iwan mengungkapkan, terdapat Regu perwakilan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perdagangan telah mencatat beberapa masukan yang disampaikan Di perwakilan massa Protes buruh. Ia mengatakan, jika respons Kemendag masih sama saja, yakni Pengurangan Tenaga Kerja massal masih terjadi, maka pihaknya Berencana membawa para pekerja yang menjadi korban Pengurangan Tenaga Kerja tersebut.

“Kita Berencana bawa para buruh yang Hingga-Pengurangan Tenaga Kerja kesini (Kemendag), kita Berencana perlihatkan kepada pak Pembantu Presiden Pembantu Presiden bahwa ini lho dampak Di Permendag Nomor 8 Tahun 2024,” jelas Iwan.

“Dimana para pekerja yang Hingga-Pengurangan Tenaga Kerja, pabriknya juga tutup, dan silahkan sekarang saya Berencana kembalikan kepada pak Pembantu Presiden Pembantu Presiden Lantaran sudah menandatangani regulasi tersebut,” lanjut Iwan.

Di Detail, Iwan menyampaikan, pertemuan tersebut Merundingkan permohonan buruh agar mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang ditengarai menjadi biang keladi Pengurangan Tenaga Kerja massal buruh tekstil Pada ini. Akan Tetapi demikian, Iwan mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan audiensi yang sia-sia.

“Pemerintah Lewat perwakilan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perdagangan, meyakini betul Permendag 8 Tahun 2024 ini tidak Bisa Jadi dicabut. Mereka meyakini kalau Permendag itu dicabut, maka Produk Impor menjadi terbebani,” jelas Iwan kepada wartawan Hingga kompleks Kemendag RI.