Menkes Sebut Harga Terapi Di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Terapi Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Terapi Di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Pertemuan yang dipimpin Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Yang Berhubungan Bersama alat Kesejaganan dan Terapi-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Kesejaganan dan Terapi-obatan dapat disamakan Bersama Negeri-Negeri tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Pada ini harga alkes dan Terapi-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Kesejaganan dan Terapi-obatan itu bisa sama dong Bersama Negeri tetangga. Kan Di kita harga alkes dan Terapi-obatan mahal,” kata Budi Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Terapi Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Bersama harga Terapi Di Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Terapi itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Bersama Di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Terapi tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Di perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Bisa Jadi harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Bersama asosiasi industri alat Kesejaganan dan Terapi-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Terapi menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Di negeri. Jangan kalau Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Produk Karena Itu bea masuknya 0, tapi Lalu biaya komponen impornya Sebab kita komponennya masih Pembelian Barang Bersama Luar Negeri justru itu dipajakin. Kan Karena Itu kalau industri Di negeri kita bikin pasti, kita tidak Tantangan Sebab udah ada biaya bea masuk Di sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pembantu Presiden Pembantu Presiden teknisnya harus ngomong Bersama Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perindustrian yang nanti ngatur. Lalu juga kita mengusulkan Di Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Di Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.