Masa Jabatan Kepala Daerah Harus Diperpanjang 2 Tahun

JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( Apkasi ) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilihan Umum nasional dan lokal. Apkasi menilai perlu ada peroanjangan masa jabatan kepala Daerah Sebagai menindaklanjuti putusan MK.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai, tak ada jalan lain selain memperpanjang dua tahun masa jabatan kepala Daerah Sebagai menjalankan putusan MK yang menjeda pelaksanaan Pemilihan Umum nasional dan Pemilihan Umum lokal.

“Pemerintah Daerah lebih legitimate, Sebab kita Melewati Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak. Karena Itu tidak ada jalan lain, kecuali harus diperpanjang 2 tahun. Karena Itu tidak ada jalan lain,” kata Bursah ditemui selepas Kegiatan pengukuhan pengurus Apkasi Masa Bakti 2025-2030 Hingga Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Baca Juga: Lembaga Legis Latif Berencana Kaji Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal

Jika menunjuk Pelaksana tugas (Plt) kepala Daerah, Bursah menyebut justru Berencana terjadi ketidaksinambungan Aturan Di pejabat pendahulu Di orang yang ditunjuk. Hal ini menurutnya Berencana menciptakan kekacauan administrasi Hingga tingkat Daerah.