Memahami Ide Aturan Produk Ekspor Satu Pintu Kepala Negara Prabowo

Arjuna Putra Aldino
Direktur Eksekutif Geopolitics and Internasional Political Economy Studies (G2PES) Indonesia

IDE tentang Aturan Produk Ekspor satu pintu yang disampaikan Kepala Negara Prabowo Subianto Untuk pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Aturan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 Di gedung Senayan, 20 Mei 2026 bukanlah ikhwal yang datang Untuk langit. Gagasan ini telah lama dilontarkannya Untuk karyanya yang berjudul “Paradoks Indonesia”.

Untuk Literatur itu, Kepala Negara Prabowo mengandaikan perekonomian Indonesia layaknya “tubuh manusia”, dan kekayaan atau sumber daya alam sebuah Negeri ia ibaratkan seperti “darah” yang Masuk Untuk tubuh itu. Ketika tubuh itu terluka dan darahnya terus Masuk keluar, maka sekaya apa pun Makanan yang dikonsumsi, tubuh itu Berencana tetap lemas dan lumpuh.

Sebelum 1997, Kepala Negara Prabowo Merasakan Defisit Perdagangan Indonesia, terutama soal Produk Ekspor-Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Barang Dagangan kekayaan Indonesia. Menurutnya, angka yang tercatat Untuk dokumen Produk Ekspor pemerintah belum tentu sama Bersama nilai Produk Ekspor yang sebenarnya terjadi Di lapangan.

Hal ini sejalan Bersama data Internasional Financial Integrity yang ia kutip yang menaksir kebocoran Produk Ekspor akibat trade misinvoicing, atau “Kesalahan Individu” Untuk pembukuan nilai dan volume Produk Ekspor, mencapai USD 38,5 miliar Di 2016, setara Rp540 triliun atau 13,7% Untuk total perdagangan. Pada kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat “Kesalahan Individu” ini mencapai USD167,7 miliar – atau jika kita gunakan kurs USD1 sama Bersama Rp14.000, sama Bersama Rp2.300 triliun (Prabowo Subianto, 2022: 59-60).

Apa yang disampaikan Kepala Negara Prabowo juga sejalan Bersama data IMF dan Oxfam yang menunjukan bahwa Di tahun 2014 lebih Untuk USD100 miliar Masuk Untuk Indonesia Di Negeri tax haven, dan angka ini hampir dua kali lipat Untuk angka tahun 2009. Angka ini setara Bersama hampir 10 kali Biaya Pembelajaran Di tahun yang sama.

Salah satu data yang diungkap Untuk penggelapan Retribusi Negara yang dibeberkan Untuk Panama Papers. Sebuah bocoran dokumen terbesar Di dunia, yang menyebutkan hampir 3.000 individu dan perusahaan Indonesia Untuk dokumen tersebut, termasuk sejumlah pihak yang paling kaya dan berkuasa Di Indonesia.

Laporan Mckinsey & Company yang bertajuk Digital and AI-enabled wealth management: the big potential in Asia juga menunjukan uang atau modal yang keluar sangat memungkinkan diparkir Di luar negeri. Di mana McKinsey mencatat bahwa Singapura mengelola Di USD1,3 triliun aset lepas pantai (offshore assets).

Analis keuangan mereka Setelahnya Itu mengestimasi bahwa kekayaan WNI berkontribusi signifikan hingga mendekati 40% Untuk total porsi aset lintas batas Di Singapura tersebut. Gabriel Zucman, seorang ekonom University of California, Berkeley, Untuk karyanya The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens menyebutkan bahwa Negeri berkembang seperti Indonesia, porsi kekayaan Perbankan yang keluar dan Setelahnya Itu “diparkir” Di luar negeri berada Di kisaran 15% hingga 20% Untuk total kekayaan nasional.

Masalahnya, aliran uang gelap yang keluar Untuk Indonesia adalah dominan berasal Untuk kekayaan Barang Dagangan unggulan Indonesia yakni batu bara, Migas sawit (CPO) dan nikel yang menjadi tulang punggung pendapatan Negeri. Menurut data Perkumpulan Prakasa, Pada 1989 hingga 2017, Indonesia kehilangan USD19,65 miliar Untuk Barang Dagangan batu bara. Artinya, setiap tahun ratarata aliran keuangan gelap keluar yang berasal Untuk Barang Dagangan ini mencapai lebih Untuk USD677 juta.