Raker Bersama Banggar Wakil Rakyat, Menko Polkam Usul Tambahan Dana Rp3 Triliun

JAKARTA – Pembantu Ri Koordinator Politik, Hukum, dan Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Dana sebesar Rp3 triliun. Tambahan Dana tersebut Bagi menjalankan Inisiatif yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Di Diskusi Kerja (Raker) Bersama Badan Dana (Banggar) Wakil Rakyat. Di Diskusi tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pembantu Ri Koordinator (Menko) Tim Menteri Kerja Merah Putih mengusulkan tambahan Dana Bagi Tahun Dana (TA) 2025.

Hadir Di Diskusi tersebut, tujuh Menko Antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Perpindahan Penduduk Internasional, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Hingga Di Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Bersama beban tugas yang Lebihterus berat tanpa Dukungan Dana yang memadai hal tersebut Berencana sulit Bagi direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Di ini Hingga Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Bersama kementerian dan lembaga Bagi Menyimak segala permasalahan secara langsung. Sambil Itu penanganan Topik Polkam Di menjaga stabilitas politik dan Keselamatan nasional sangat membutuhkan Kecepatanakses Hingga Di koordinasi, sinergi, dan eksekusi Hingga lapangan.

“Hingga Di Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Komunitas (dumas) yang jumlahnya Hingga Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Supaya banyak laporan yang tidak tertangani Bersama baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Komunitas Di kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Dana ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Tim Menteri Kerja Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Dana Bagi 2025 yaitu, Lalu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keselamatan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Dana sebesar Rp3 triliun.