Tolak Pembahasan RUU POM, Menkes Kena Semprot Anggota Wakil Rakyat

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin Berkata bahwa substansi materi Yang Berhubungan Di Rancangan Undang-Undang Pengawasan Terapi dan Minuman (RUU POM) secara keseluruhan telah diatur secara komprehensif Untuk regulasi lain. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Di metode Omnibus, dan peraturan pelaksanaannya.

“Supaya pemerintah merasa tidak perlu diatur secara tersendiri,” ungkap Menkes Untuk Pertemuan Kerja bersama Komisi IX Wakil Rakyat, Selasa (2/7/2024).

Sebelumnya Itu, telah terkumpul Daftar Inventaris Masalah (DIM) Yang Berhubungan Di RUU POM sebanyak 793 DIM. Hingga kesempatan itu, Menkes merinci sangat detail Yang Berhubungan Di substansi yang dimaksudnya.

Pernyataannya itu pun secara tidak langsung menjadi alasan pihaknya melakukan penolakan pembahasan Yang Berhubungan Di RUU POM. Menkes memulai Di Skor bahwa Untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan telah diatur substansi mengenai sediaan Medis-Obatan, alat Kesejaganan, perbekalan Kesejaganan yang memuat Syarat mengenai penggolongan Terapi dan Terapi bahan alam, standar, persyaratan, pembuatan, produksi, dan peredaran.

Demikian juga berkaitan Di substansi atau materi pengawasan Terapi dan Minuman, kata Menkes, itu telah menjadi Pada yang diatur Untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan, khususnya Untuk bab yang mengatur mengenai upaya Kesejaganan, perbekalan Kesejaganan, dan ketahanan kefarmasian, serta alat Kesejaganan.

Untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan juga telah diatur Syarat mengenai Ketahanan Pangan olahan yang menjadi salah satu subjek Untuk pengaturan RUU POM, Di lain mengenai penggolongan Ketahanan Pangan olahan, informasi produk, peredaran Ketahanan Pangan olahan, serta Eksperimen dan Pembuatan Ketahanan Pangan olahan.

“Berkenaan Di substansi perizinan usaha yang dimuat Untuk RUU POM, itu telah diatur juga Untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Di metode Omnibus secara komprehensif termasuk perizinan sektor Terapi dan Minuman, serta Syarat mengenai pengawasan dan Pembatasan,” papar Menkes.

Di Itu, berkaitan Di tanggung jawab dan tanggung gugat pelaku usaha Yang Berhubungan Di kegiatan usaha Terapi dan Minuman, juga telah diatur Untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan kelembagaan, Badan Pengawas Terapi dan Minuman Pada ini sebagai pengejawantahan Di hak prerogatif Ri Untuk menjalankan pemerintahan telah dibentuk BPOM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Lewat peraturan Ri Nomor 80 Tahun 2017 yang dilengkapi Di desain organisasi Untuk penguatan dan akselerasi pengawasan Terapi dan Minuman secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Menkes, maka keberadaan BPOM Berencana mampu Mendorong penguatan dan akselerasi pengawasan Terapi dan Minuman secara optimal dan paripurna, serta menjadi bukti bahwa pemerintah sangat concern Untuk Memberi perlindungan Untuk Komunitas Pada Standar, mutu, dan keterjangkauan Terapi dan Minuman.

Di Itu, bidang tugas pengawasan Terapi dan Minuman yang bersifat lintas sektor, yang membutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi juga telah diterbitkan instruksi Ri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terapi dan Minuman.