Tidak Urgen dan Bahayakan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak Wakil Rakyat dan Pemerintah tak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurutnya, pembahasan RUU TNI tak genting dilakukan Pada ini.

Gufron menilai berdasarkan Daftar Isian Masalah (DIM) yang diterima, RUU TNI membahayakan Kedaulatan Rakyat Indonesia.

“Berdasarkan dokumen DIM versi pemerintah yang beredar tersebut terdapat sejumlah masalah yang jauh lebih parah Untuk naskah RUU TNI versi Baleg yang membahayakan Hak Fundamental serta merusak tata kelola Bangsa Kedaulatan Rakyat,” kata Gufron Untuk keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan naskah DIM yang diterima, Gufron berkata, terdapat beberapa usulan perubahan Aturantertulis TNI yang membahayakan kehidupan Kedaulatan Rakyat. Salah satunya Yang Berhubungan Didalam usulan perluasan dan penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Pertempuran (OMSP).

“Usulan perubahan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang memperluas dan menambah cakupan OMSP menunjukan paradigma dan keinginan politik Sebagai memperluas keterlibatan peran militer Di luar sektor Lini Dibelakang Bangsa. Hal ini dapat dilihat Untuk penambahan 19 jenis OMSP Untuk yang Sebelumnya Itu berjumlah 14 jenis yang dapat dilakukan Dari TNI,” tuturnya.

“Adanya perluasan dan penambahan cakupan OMSP Berencana Mendorong keterlibatan TNI yang Lebih luas Di ranah sipil dan Keselamatan negeri, termasuk Sebagai mengamankan proyek-proyek pembangunan pemerintah,” kata Gufron.

Sesudah Itu Yang Berhubungan Didalam usulan perluasan peran menjadi aparat penegak hukum. Untuk naskah DIM Pasal 8 disebutkan bahwa angkatan darat bertugas menegakkan hukum dan menjaga Keselamatan Di Daerah darat sesuai Didalam Syarat hukum nasional dan hukum internasional.

Menurutnya, Syarat itu keliru dan betentangan Didalam amanat Pasal 30 (2) dan (3) sebagai alat Lini Dibelakang Bangsa dan TAP Mprri VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Bila revisi Aturantertulis TNI disahkan, menurut Gufron, sudah pasti Berencana terjadi silang sengkarut dan overlapping tugas dan peran TNI Didalam Polri.

“Penting Sebagai diingat TNI tidak dimaksudkan sebagai aparat penegak hukum Berencana tetapi TNI dibiayai, dipersenjatai, dipenuhi kebutuhan alutsista canggihnya semata dipersiapkan sebagai alat Lini Dibelakang Bangsa yang profesional dan bukan sebagai penegak hukum,” kata Gufron.