Perlu Evaluasi Besar Senjata Api TNI-Polri

JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons Peristiwa Pidana penembakan pemilik rental Kendaraan Pribadi Ke rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak Ke Kamis, 2 Januari 2025 yang melibatkan beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ( TNI AL ). Dia Mendorong evaluasi besar senjata api TNI-Polri.

“Merenggut Nyawa Ke luar hukum Dari aparat terus terjadi. Perbuatan mereka jelas melanggar Ham. Sayangnya, perilaku aparat memakai senjata api secara tidak sah terus berulang, seakan tak ada upaya perbaikan Bersama pimpinan lembaga-lembaga Yang Berhubungan Bersama seperti TNI dan Polri,” kata Usman Untuk keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025).

Dia mengingatkan bahwa Merenggut Nyawa Ke luar hukum melanggar hak hidup. “Lingkaran impunitas ini harus segera dihentikan agar Ke depannya tidak ada lagi korban jatuh akibat penyalahgunaan wewenang aparat,” ungkapnya.

Dia menuturkan, 2024 Terbaru saja ditutup Bersama 55 Peristiwa Pidana Merenggut Nyawa Ke luar hukum Bersama jumlah korban 55 yang pelakunya mayoritas berasal Bersama aparat kepolisian maupun militer. “Sebanyak 10 pelaku berasal Bersama unsur TNI, 29 Bersama kepolisian, dan 3 berasal Bersama pasukan gabungan TNI-Polri,” ungkapnya.

Dia menuturkan, selang dua hari Ke awal 2025, Merenggut Nyawa Ke luar hukum kembali terjadi Ke 2 Januari dan kali ini diduga melibatkan anggota TNI AL. Dia mengatakan, pelaku harus diadili Lewat Proses Hukum umum bukan Proses Hukum militer yang prosesnya cenderung tertutup dan tidak transparan.

“Maka Itu kami mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaga Legis Latif) Sebagai segera melakukan reformasi sistem Proses Hukum militer Bersama merevisi Undang-Undang Proses Hukum Militer Nomor 31 Tahun 1997,” jelasnya.