MKD Bakal Minta Klarifikasi 2 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Diduga Terjerat Judi Online

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat telah Merasakan laporan adanya dugaan dua anggota legislator dan puluhan pegawai Hingga lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat diduga terjerumus judi online. Hal itu diketahui Setelahnya MKD Dewan Perwakilan Rakyat Merasakan surat resmi Di Satgas Pemberantasan Judi Online.

“Hari ini kita dapatkan surat resmi Di Menko Polhukam sebagai ketua satgas judol. Karena Itu ternyata Setelahnya surat resmi itu kita pelajari, memang ada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan terduga (terjerat judi online) dan sejumlah karyawan Di Di Dewan Perwakilan Rakyat RI itu 58,” kata Ketua MKD Dewan Perwakilan Rakyat RI, Adang Daradjatun, Pada ditemui Hingga Ruang MKD Dewan Perwakilan Rakyat RI, Selasa (2/7/2024).

Tetapi, Adang tak merinci identitas dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga terjerumus judi online. Terlepas Di itu, Adang berkata, MKD Dewan Perwakilan Rakyat RI Akansegera melakukan klarifikasi Pada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang menjadi pihak terduga terjerumus judi online.

“Konfirmasi hanya dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan statusnya terduga kita Akansegera klarifikasi,” terang Adang.

Adang tak menjelaskan waktu pastinya, Untuk melakukan klarifikasi Pada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang diduga terjerembap judi online. “Secepatnya jelas klarifikasi, kan terduga,” terang Adang.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada Disekitar 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online (judol). Hal ini disampaikan Ivan Di Pertemuan bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rabu (26/6/2024).

“Ya kita menemukan itu lebih Di 1.000 orang (anggota legislatif pusat dan Lokasi main judi online),” kata Ivan Di paparannya.

Ivan membeberkan, Di 1.000 orang anggota legislatif itu terdiri Di anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD dan Sekretariat Kesekjenan. Di jumlah tersebut, dia mengatakan bahwa ada lebih Di 63 ribu transaksi yang dilakukan.

“Karena Itu ada Lebih Di 1.000 orang itu Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada lalu transaksi yang kami potret itu lebih Di 63.000 transaksi yang dilakukan Dari mereka-mereka,” ujarnya.

(maf)