Pembangunan Jalan Tol Perlu Peran Besar Swasta dan Kepastian Penanaman Modal Asing

JAKARTA – Upaya Mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol Di APBN dan memperbesar peran swasta membutuhkan Dukungan ekosistem Penanaman Modal Asing yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor Kunci agar Penanaman Modal Asing Hingga sektor jalan tol tetap Menarik Perhatian. Sekaligus Menyediakan kepastian Untuk Perancangan dan pengambilan Penanaman Modal Asing jangka panjang Untuk investor. Hal ini Untuk

Hal tersebut yang menjadi salah satu pokok pembahasan Untuk Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol Untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Hingga Jakarta, Rabu (12/8/2026). FGD ini Merundingkan berbagai Topik strategis Untuk pengusahaan jalan tol. Baca juga: Pembangunan Tol Japek II Selatan Paket 2A Capai 81,65%, Target Rampung September 2026

Juga membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif Antara lintas pemangku kepentingan Untuk menyelaraskan Aturan regulasi, serta menjaga kelayakan iklim Penanaman Modal Asing. Termasuk kebutuhan Untuk Mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan Di memperbesar peran Penanaman Modal Asing swasta serta Memperbaiki Standar pelayanan jalan tol yang optimal Untuk Komunitas.

Pembantu Ri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan Untuk membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak Untuk arah yang sama,” katanya.

Menurutnya, FGD ini adalah ruang Untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. ”Sebab yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi Di pasar, Penanaman Modal Asing Di pekerjaan, dan Kemajuan Di Kesejajaran,” ujarnya.

Pembahasan Untuk FGD mencakup berbagai topik termasuk Penanaman Modal Asing jalan tol yang bankable dan sustainable. Sesudah Itu kepastian Untuk pengusahaan, konsistensi Di Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan berbagai perubahan dan dinamika usaha yang menjadi Dibagian Di upaya bersama Untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan.