Lembaga Negara Bakal Diskusi Pleno Respons Putusan MK soal 44 Perkara Pidana PHPU Pileg

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) Berencana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Terkait Di Perkara Pidana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Di merespons putusan itu, Lembaga Negara berencana Melakukan Diskusi pleno rekapitulasi nasional Di akhir Juli 2024.

Ketua Divisi Teknis Lembaga Negara, Idham Holik menjelaskan, Diskusi pleno rekaputulasi nasional terbuka Berencana digelar Sebagai merubah Keputusan Lembaga Negara 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum. Ia berkata, Diskusi pleno itu dilakukan usai MK menangani Perkara Pidana PHPU Pileg 2024.

“Nanti Sesudah seluruh putusan MK atas PHPU Pileg sebanyak 44 putusan telah dilaksanakan, maka Lembaga Negara Berencana merubah keputusan Lembaga Negara Nomor 360 Tahun 2024. Perubahan keputusan tersebut, itu terlebih dahulu dilakukan pelaksanaan Diskusi pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham Pada dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Sesudah mengubah Keputusan Lembaga Negara Nomor 360 Tahun 2024, Idham menjelaskan, Lembaga Negara Terbaru bisa menetapkan Kandidat anggota legislatif terpilih Di Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI.

“Dan Sebagai Berikutnya, Lembaga Negara Daerah, Lembaga Negara Provinsi, Lembaga Negara Kabupaten/Kota yang menjadi locus Di putusan MK, maka Berencana melakukan hal yang sama yaitu penetapan caleg Daerah terpilih,” tutur Idham.

Kendati demikian, Idham mengatakan, pihaknya berencana bakal Melakukan Diskusi rekapitulasi pleno terbuka Di akhir Juli 2024.

“Rencananya Lembaga Negara Berencana melakukan Diskusi pleno terbuka secara nasional ini pasca putusan MK itu menjelang minggu ketiga bulan Juli 2024. Sebagai informasi lebih lanjutnya, nanti Lembaga Negara Berencana sampaikan secara resmi,” tandas Idham.

Sekadar informasi, MK Sebelumnya telah mengabulkan 44 Perkara Pidana dan menolak 58 Perkara Pidana PHPU Pileg. Jumlah Perkara Pidana yang dikabukkan, lebih banyak dibanding Pemilihan Umum 2019.

Di PHPU Pileg 2024, ada 14,81 persen permohonan yang dikabulkan Di jumlah Perkara Pidana. Pada PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 Perkara Pidana atau 4,59 persen Di 261 Perkara Pidana yang diregister.

(maf)