Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana buka suara Yang Berhubungan Bersama pemicu maraknya Peristiwa Pidana Hukum keracunan Di Inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang Lebihterus banyak Di dua bulan terakhir. Menurut Dadan, sebagian besar Peristiwa Pidana Hukum terjadi Lantaran standar operasional prosedur (SOP) tidak dijalankan Bersama benar Dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
“Mulai Di pembelian bahan baku, proses memasak, hingga distribusi sering tidak sesuai aturan,” beber Dadan Di Pertemuan kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rabu (1/102025).
Temuan Menunjukkan ada SPPG yang membeli bahan baku H-4 Sebelumnya hari penyajian, padahal Syarat juknis mewajibkan maksimal H-2 Bagi menjaga Standar dan kesegaran Konsumsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah juga muncul Di proses memasak dan pengiriman. Ada dapur yang selesai memasak pukul 9 pagi, seperti yang terjadi Ke Peristiwa Pidana Hukum keracunan massal Bandung, Konsumsi Terbaru sampai Ke penerima manfaat Setelahnya lebih Di 12 jam. Situasi ini disebutnya jelas Memperbaiki risiko rusaknya Standar Konsumsi Konsumsi.
Sanitasi Air dan Alat Makan Buruk
Ke Di Itu, Dadan menyoroti sanitasi Ke dapur penyedia. “Belum semua air yang dipakai Dari SPPG memenuhi standar. Justru Di kami cek Ke Bandung, alat sterilisasi sudah ada, tapi mencucinya belum menggunakan air panas,” jelasnya.
Ri Prabowo Subianto, disebut Dadan, sudah memerintahkan agar seluruh SPPG melakukan sterilisasi alat makan dan memperketat kebersihan. BGN juga Mendorong penggunaan air galon Bersama saringan Bagi memasak.
SPPG yang terbukti melanggar SOP disebutnya Berencana ditindak.
“Kami tutup Sambil sampai mereka melakukan perbaikan. Tidak ada batas waktu, tergantung seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan dan menunggu hasil investigasi,” tegas Dadan.
Selain penutupan, BGN juga meminta agar penyelenggara mulai memitigasi trauma Ke anak-anak penerima manfaat yang terdampak keracunan.
Bagi jangka panjang, BGN Ditengah menyiapkan regulasi Terbaru berupa sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta sertifikasi Perlindungan Kelaparan Global berbasis HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point.
Sertifikasi SLHS Berencana dikeluarkan Dari Dinas Keadaan atau Kemenkes, Sambil sertifikasi HACCP Berencana melibatkan lembaga independen yang berkompeten Ke bidang Perlindungan Kelaparan Global.
“Dari Sebab Itu tidak hanya soal sanitasi, tapi juga jaminan Perlindungan Kelaparan Global secara menyeluruh,” kata Dadan.
Halaman 2 Di 2
Simak Video “Video: Prabowo Bakal Temui Seluruh Mitra MBG Sepulang Di New York“
(naf/kna)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Kepala BGN Buka-bukaan Biang Kerok Keracunan MBG, Kasusnya Naik Terus