Kementerian Komdigi Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pegawai

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Di melakukan investigasi Di dugaan Hacking yang berdampak Ke kebocoran data internal pegawai. Walaupun data yang terdampak bersifat umum, Kemkomdigi memastikan bahwa langkah cepat telah diambil Sebagai menjaga Perlindungan informasi dan Menginformasikan pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementerian telah mendeteksi upaya Hacking Di Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemkomdigi.

“Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan Hacking, menutup semua celah Perlindungan, serta memperkuat sistem Defender siber,” ujar Alexander Hingga Kantor Kemkomdigi, Jl Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta, Selasa (3/2/2025).

Investigasi ini mencakup audit mendalam Di infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan Kegiatan mencurigakan Di jaringan Kemkomdigi. Hingga Di Itu, seluruh unit Hingga bawah Kemkomdigi telah diperintahkan Sebagai melakukan audit Perlindungan internal dan Meningkatkan kapasitas respons Di insiden siber. Kemkomdigi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan Bersama implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Perundang-Undangan PDP).

“Setiap individu yang Bersama sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Ke Pada Yang Sama, penyalahgunaan data dapat berujung Ke pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” jelasnya.

Kemkomdigi juga mengimbau Komunitas Sebagai lebih waspada Di potensi penyalahgunaan data pribadi. Kemkomdigi berkomitmen terus memperkuat infrastruktur Perlindungan siber nasional dan Meningkatkan Mutu sistem Perlindungan Untuk melindungi data pribadi Komunitas Indonesia.

“Kemkomdigi Berencana terus Menyediakan informasi terbaru mengenai perkembangan investigasi ini guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.”

(zik)