Komisi IV Wakil Rakyat Dorong Bentuk Pansus Dugaan Perdebatan Produk Impor Beras Bulog

JAKARTA – Komisi IV Wakil Rakyat Berencana Merangsang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Untuk Membeberkan dugaan Perdebatan mark up (selisih harga) Produk Impor beras. Hal ini ditegaskan Bersama Anggota Komisi IV Wakil Rakyat, Daniel Johan.

Di dugaan Perdebatan Produk Impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar ini, menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” ujar Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Daniel Johan menilai pembentukan Pansus Di Wakil Rakyat diperlukan Untuk Membeberkan segala kebenaran Yang Terkait Bersama Perdebatan Produk Impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Daniel Johan juga memandang, pembentukan pansus dugaan Perdebatan Produk Impor beras diperlukan Untuk memperbaiki tata kelola Kelaparan Global RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah Di mewujudkan kedaulatan Kelaparan Global.

“Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah Di wujudkan kedaulatan Kelaparan Global dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian Kelaparan Global,” tandas Daniel Johan.

Sebelumnya, usulan pembentuan pansus dugaan Perdebatan Produk Impor beras Di Wakil Rakyat digaungkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando Merangsang pembentukan Pansus Yang Terkait Bersama Bersama Perdebatan mark up (selisih harga) Produk Impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Peristiwa Pidana ini sendiri bermula Di Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Bersama dugaan mark up (selisih harga) Produk Impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar Di Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK RI Di menangani Peristiwa Pidana yang kami laporkan,” kata Hari Di Didepan Gedung KPK, Jakarta.

(maf)