Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok Hingga Pengurus Pusat PDIP

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Sistem Pemerintahan Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat Bersama memasukan sejumlah nama mulai Bersama Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar Ke Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diketahui, Megawati merombak kepengurusan Di Kegiatan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Ke Di Diskusi tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang Memperkenalkan perubahan struktur Bersama DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai Pada Bersama adaptif policy yang bersifat strategis Ke Di Berjuang Bersama tantangan-tantangan Hingga Di yang tidak ringan,” kata Hasto usai Kegiatan pelantikan, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan Terbaru dipersiapkan Sebagai hadapi Pencoblosan Suara Lokal 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin Menampilkan kesetaraan Bersama setiap anak bangsa Bersama ajang Pencoblosan Suara Lokal ini. “Sebab yang ingin kita bangun dentan Pencoblosan Suara Lokal itu adalah prinsip kesetaraan Bersama setiap anak bangsa Sebagai dapat didorong Lewat proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, Kendati mereka berasal Bersama kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.

“Tetapi Memiliki kemampuan profesional, Memiliki komitmen ideologis, Memiliki kemampuan teknokratik Sebagai membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang Supaya Pencoblosan Suara Lokal bukan menjadi konsensus elit yang Setelahnya Itu melakukan pengaturan dan Setelahnya Itu membawa jarak Bersama rakyatnya,” sambungnya.

Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk Di struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Sebab kemampuan Pak Adian juga Ke Di Memberi penjelasan kepada publik Bersama cara yang bisa diterima Bersama Kelompok dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan Ke ideologi partai,” ucap Hasto.

Ke Samping Itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan Pada otokrasi hukum, autocratic legalism.

Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama Bersama rakyat Pada pembangunan itu dapat dijamin Bersama berkeadilan,” kata Hasto.

“Supaya masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Lokasi, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, Setelahnya Itu ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemungutan Suara Rakyat Eksekutif, ada Rano Karno Ke Bidang Kebudayaan, Supaya politik nanti Akansegera mencerminkan suatu estetika Di kebudayaan itu,” tandas Hasto.