Indonesia Halal Watch (IHW) mendesak Perayaan Seni Konsumsi Nonhalal Di Mall Paragon Solo dihentikan. FOTO/MPI/R AUGUST
Founder IHW Ikhsan Abdullah mengatakan, meski setiap warga Bangsa diperbolehkan mengonsumsi produk tidak halal, Justru memperjual-belikan produknya, tapi harus dilakukan Didalam tata cara undang-undang. Misalnya, produk nonhalal harus dipisahkan Didalam produk halal. Kalau dimasak Di sebuah restoran atau pujasera, maka harus terpisah tempat juga peralatan masaknya. Dapur juga tidak boleh tercampur. Sebab, bila bersentuhan, maka dapat dipastikan semua Konsumsi Di pujasera dan dapur mal tersebut produk Konsumsi dan minumannya terkontaminasi menjadi tidak Halal (haram).
Aturan tersebut tercantum Di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jo Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua Produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan Di seluruh Area Indonesia wajib Bersertifikasi Halal”.
Ikhsan Abdullah yakin bahwa Perayaan Seni Konsumsi Nonhalal Di Kota Solo atas seizin Pemkot Solo. Hal itu kata Ikhsan, Menunjukkan bahwa Wali Kota dan jajaran Pemkot Solo Lagi menggerakkan Komunitas dan mengajak dan mempengaruhi orang lain Untuk melawan Syarat undang-undang.
“Wali kota dan Pemkot Solo pasti faham, sebagai Pemerintah Kota yang wajib melaksanakan dan taat Didalam undang-undang. Demikian juga pemilik Paragon Mall tempat diselenggarakan Perayaan Seni ini, apalagi sempat menggunakan spanduk dan beriklan ini, termasuk badan usaha yang melawan pemerintah dan Lagi mendemoralisasi Komunitas dan mendelegitimasi Perundang-Undangan Jaminan Produk Halal,” kata Ikhsan Abdullah Di keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).
Menurut Ikhsan, Komunitas Solo yang religius harus kompak Untuk tidak Melakukan Kunjungan Hingga mal tersebut apalagi berbelanja. Sebab, kata Ikhsan, pemilik mal Lagi mempertontonkan bagaimana haram dan halal dicampur dan didagangkan Didalam exposif dan vulgar.
“Lalu bagaimana Didalam pemerintahan ini yang Pada 10 tahun berjuang menerapkan Perundang-Undangan mengenai Jaminan Produk Halal. Ini saya kira tantangan Terbaru Untuk Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) Untuk menerapkan Hukuman Politik,” katanya.
IHW Akansegera menggugat pemilik Mall Paragon Solo Hingga Lembaga Proses Hukum atas kesengajaan Melakukan Perayaan Seni Konsumsi Nonhalal. Sebab, Sebab jika dibiarkan, maka hal ini Akansegera berdampak kepada rusaknya psikologi sosial dan hancurnya perasaan Komunitas Indonesia yang religius.
“Sebelumnya kami melayangkan gugatan, kami Akansegera melakukan teguran keras Lewat surat kepada pemilik mal dan Pemkot Solo Untuk menghentiksn kegiatan ini dan meminta maaf kepada publik dan Lewat media masa,” katanya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Indonesia Halal Watch Desak Perayaan Seni Konsumsi Nonhalal Solo Dihentikan