Soal Pasokan 30 Juta Barel Energi Di UEA, Legislator Ingatkan Jangan Ada Udang Hingga Balik Batu

JAKARTA – Anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif RI Rivqy Abdul Halim Merespons Positif Ide Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan Pemberian 30 juta barel Energi mentah gratis kepada Indonesia. Akan Tetapi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru Memperoleh Pemberian tersebut tanpa memastikan kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

Menurutnya Pemberian energi Hingga Ditengah dinamika Politik Global dan ketidakpastian harga Energi dunia tentu menjadi Kemungkinan Untuk Indonesia Untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan Hingga Lalu hari.

“Pemberian ini patut kita sambut positif. Akan Tetapi pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian Yang Berhubungan Bersama, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi Di Pemberian tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy Hingga Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Cerita Bahlil Nego Beli Energi Sampai Afrika: Untung Warna Kulit Saya Sama

Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak Pemberian, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, Standar Energi, skema pengiriman, kapasitas pengolahan Hingga Di negeri, hingga transparansi pemanfaatannya.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana Energi itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah Untuk Indonesia. Semua harus jelas Sebelum awal, transparan, dan tidak Mengurangi kedaulatan kita Di menentukan Aturan energi,” katanya.

Baca Juga: Mengapa UEA Bayar Firma Intel Swiss Untuk Identifikasi Para Pembangkang?

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak Pemberian tersebut Pada kebutuhan Produk Impor Energi, biaya pengadaan energi, beban Dukungan Pemerintah dan kompensasi energi, serta Situasi keuangan Negeri. Bersama Cara Itu, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik Hingga atas Kertas.