30 Pengprov PB Muaythai Indonesia Desak Penyelenggaraan Munaslub

JAKARTA – Sebanyak 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) mendesak penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Desakan itu muncul Untuk Menilai kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Dinamika kepemimpinan Di tubuh PB MI periode 2022–2026 mencapai titik kritis. Para pengurus provinsi menilai kepemimpinan PB MI Di ini telah menyimpang Bersama Biaya Dasar dan Biaya Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Beberapa Skor krusial yang menjadi landasan mosi tidak percaya tersebut meliputi, Pengambilan Keputusan Sepihak dan Kepemimpinan dinilai tidak partisipatif dan sering mengabaikan aspirasi Daerah.

Gelombang mosi ini berasal Bersama mayoritas Daerah Indonesia, mulai Bersama Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Surat resmi tersebut juga telah ditembuskan kepada Federasi Aktivitasfisik Nasional Indonesia (KONI Pusat), Federasi Evenbesar Indonesia (KOI), serta Kementerian Pemuda dan Aktivitasfisik (Kemenpora).

Merespons situasi ini, Bidang Hukum PB MI, Zulkifli Lubis, SH, menegaskan bahwa mosi tidak percaya merupakan hak konstitusional anggota. Sebagaimana diatur Di AD/ART PB MI. Bersama adanya permintaan Bersama 30 Pengprov, maka PB MI wajib Mengadakan Munaslub berdasarkan Syarat pasal AD/ART PB MI jelas Zulkifli.