Kemenkes Buka Hasil Investigasi-Kronologi Bumil Meninggal Ditolak 4 RS Ke Papua

4. RS Adipura: Ruang Operasi Lagi Renovasi

Fasilitas Medis berikutnya adalah RS Adipura. Tetapi, seluruh ruang operasi Lagi direnovasi dan tidak bisa digunakan. Pasien kembali dipindahkan.

5. RS Bhayangkara: Ada Spesialis, Tapi Rawat Inap Kelas 3 Tidak Tersedia

Ke RS Bhayangkara, Praktisi Medis obgyn dan anestesi tersedia. Tetapi kendala berikutnya muncul, ruang rawat inap kelas 3 dinyatakan penuh Supaya pasien diarahkan Sebagai menggunakan layanan VIP Didalam biaya Di Rp 3 hingga 4 juta.

Sontak keluarga keberatan secara ekonomi, Supaya memutuskan mencari fasilitas lain.

6. Untuk Perjalanan Ke RS Douwa, Kepuasan Memburuk

Irene dimobilisasi Ke RS Douwa. Tetapi Untuk perjalanan kondisinya Lebih menurun. Bidan memutuskan kembali Ke RS Bhayangkara Sebab merupakan fasilitas terdekat yang masih memungkinkan penanganan.

Tetapi setibanya Ke RS Bhayangkara, Irene sudah Untuk Kepuasan kritis. Upaya resusitasi jantung paru (RJP) dilakukan, tetapi nyawanya tak tertolong. Irene dan Kandidat bayinya dinyatakan meninggal.

Hasil Investigasi Kemenkes

Direktur Jenderal Kesejajaran Lanjutan Kemenkes RI Azhar Jaya mengatakan ada empat penyebab kematian Ke Tindak Kejahatan ini, Ke antaranya:

1. Ibu tersebut tidak bisa ditangani Sebab satu Praktisi Medis spesialis obgyn Di menjalani seminar. Sambil Itu Praktisi Medis lainnya Di menjalani Pembelajaran.
2. Kondisinya Pada itu hanya tersedia bidan, Sambil Itu ibu Irene membutuhkan persalinan caesar Sebab indikasi kekhawatiran komplikasi jika persalinan normal, lantaran ukuran bayi relatif besar.
3. Minimnya sarana dan prasarana. Empat ruangan operasi Ke RS Adipura semuanya Lagi direnovasi, Supaya mustahil dilakukan operasi.
4. RS Bhayangkara menolak ibu Irene lantaran kelas 3 BPJS Kesejajaran penuh, Supaya diarahkan Ke VIP Didalam mengurus administrasi terlebih dahulu Sebelumnya ditangani, yakni harus membayar Rp 4 juta.

“Ke mana seharusnya pasien Untuk keadaan emergency tidak boleh lagi dilakukan administrasi dahulu, tetap harus ditolong dulu,” kata Azhar.

Ancaman Hukuman Politik

Kemenkes menegaskan Berencana ada Hukuman Politik yang menunggu Pada Fasilitas Medis melanggar aturan, yakni menolak pasien Untuk Kepuasan kegawatdaruratan.

Aturan mengenai kewajiban Fasilitas Medis Memperoleh pasien gawat darurat sudah sangat jelas dan tegas Ke Untuk Perundang-Undangan No. 17 Tahun 2023. Karenanya, setiap dugaan Pelanggar Berencana ditindak sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk Hukuman Politik berat.

Azhar menegaskan Untuk Tindak Kejahatan apapun, baik Yang Terkait Didalam ketersediaan Praktisi Medis spesialis, kapasitas kamar, maupun alasan administratif, Fasilitas Medis tetap wajib Memberi pertolongan pertama Ke pasien gawat darurat.

Yang Terkait Didalam ini, menurutnya ada tingkatan Hukuman Politik yang dapat dijatuhkan kepada Fasilitas Medis jika terbukti melanggar aturan penanganan pasien gawat darurat:

• Pembinaan kepada direktur Fasilitas Medis
• Pembinaan kepada penanggung jawab medis
• Pembekuan izin Sambil Itu
• Hukuman Politik terberat: pencabutan izin operasional Fasilitas Medis

“Dinas Kesejajaran sebagai pemberi izin Berencana melakukan pendalaman lagi. Hukuman Politik terberat bisa pencabutan izin Fasilitas Medis sampai Didalam pembinaan yang dilakukan, termasuk kepada direktur dan penanggung jawab Fasilitas Medis tersebut,” tegas Azhar.

Azhar menekankan tidak ada alasan apa pun yang membolehkan Fasilitas Medis menolak pasien gawat darurat, termasuk:

• Fasilitas penuh
• Ketiadaan ruang kelas 3
• Praktisi Medis tidak lengkap
• Masalah administrasi
• Ketidaksiapan ruang operasi

“Untuk situasi gawat darurat, Fasilitas Medis wajib Memberi stabilisasi Kepuasan pasien Sebelumnya dirujuk. Tidak bisa langsung menolak,” ujar Azhar.