Hadapi Diskriminasi Internasional, Indonesia Perketat Standar Sawit Berkelanjutan

JAKARTA – Pemerintah memperkuat komitmen Untuk memperbaiki tata kelola industri sawit sebagai respons atas meningkatnya tekanan dan diskriminasi Internasional Di Barang Dagangan tersebut. Pembantu Pemimpin Negara Perancangan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan, penguatan standar Sustainability menjadi langkah Kunci agar industri sawit Indonesia mampu bersaing sekaligus memberi manfaat lebih besar Untuk petani kecil.

“Energi sawit bukan semata Barang Dagangan Produk Ekspor strategis, melainkan juga sumber Kelaparan Global, Energi Ramah Lingkungan, serta penghidupan jutaan keluarga petani. Di Ditengah ketidakpastian ekonomi Internasional, tata kelola sawit harus dirancang lebih bertanggung jawab agar mampu menjaga Kesejaganan Di Perkembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan,” ujar dia Untuk Konferensi Energi Sawit Indonesia (IPOC) Hingga-21 Di Nusa Dua, Bali, Rabu (13/11).

Baca Juga: Sawit Masih Karena Itu Andalan Ekonomi RI, Target Produksi 92 Juta Ton Di 2045

Ia juga menyoroti kuatnya persepsi negatif Di Energi sawit yang masih berkembang Di sejumlah Bangsa termasuk Di Indonesia. Narasi tersebut, menurutnya, sering kali menjauh Bersama pendekatan ilmiah dan mengabaikan pembaruan yang telah dicapai Indonesia.

“Banyak narasi yang mengabaikan fakta ilmiah dan kemajuan nyata Indonesia. Jika dikelola Bersama benar, Energi sawit bukan Pada Bersama masalah, tetapi justru Pada Bersama solusi,” ujarnya.

Rachmat juga menekankan Kemenangannya Indonesia Di sengketa Energi sawit Di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Putusan tersebut menegaskan bahwa Aturan biofuel nasional sejalan Bersama aturan Perdagangan Global sekaligus memperkuat posisi sawit Untuk percaturan Sustainability Internasional.