Reformasi Kegiatan Pidana Jawab Kebutuhan Zaman

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Kegiatan Pidana (RKUHAP) Untuk Pertemuan Paripurna, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil Untuk Pertemuan paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani Sesudah mendengar laporan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Habiburokhman.

Menyambut Baik pengesahan tersebut, Pakar Hukum dan Praktisi Senior Profesor Henry Indraguna Menyediakan penjelasan agar Kelompok memahami substansi perubahan dan dampaknya Di proses penegakan hukum Di Indonesia.

Baca juga: Inginkan RUU KUHAP Komprehensif, Habiburokhman Minta Masukan Kelompok

“Pengesahan ini menandai reformasi terbesar Untuk sistem Proses Hukum pidana Indonesia Sebelum KUHAP diberlakukan Di tahun 1981,” ujar Henry, Rabu (19/11/2025).

Guru Besar Unissula Semarang ini menjelaskan bahwa KUHAP Mutakhir ini hadir Untuk menjawab kebutuhan zaman seiring berkembangnya Ilmu Pengetahuan, peningkatan kesadaran publik Di hak-hak hukum, serta Permintaan transparansi Untuk proses pidana.

“KUHAP Mutakhir ini merupakan langkah monumental. Bangsa kini meletakkan fondasi Mutakhir yang lebih modern, berkeadilan, dan sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan. Kelompok wajib mengetahui hak-haknya Di bawah aturan Mutakhir ini,” kata Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini.

Prof Henry yang juga Wakil Ketua Umum DPP Bapera Mengungkapkan reformasi KUHAP Menyediakan perlindungan lebih kuat Untuk Kelompok Di lain:
– Mencegah salah tangkap
– Membatasi ruang kesewenang-wenangan
– Memperbaiki transparansi aparat penegak hukum
– Memperkuat hak korban
– Mengakui bukti digital secara modern
– Mempercepat proses hukum