10 Kementerian/Lembaga Bersama Dana Terbesar Ke 2026, Totalnya Tembus Rp1.172 Triliun

JAKARTA – Pemerintah mengusulkan total Dana belanja sebesar Rp1.498,25 triliun Sebagai 102 kementerian/lembaga (K/L) Untuk Rancangan Dana Pendapatan dan Belanja Bangsa (RAPBN) 2026. Bersama jumlah tersebut, sepuluh K/L menyerap Dana sebesar Rp1.172,38 triliun, atau Disekitar 78% Bersama total belanja yang dialokasikan.

Posisi teratas K/L Bersama alokasi terbesar ditempati Bersama Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga Mutakhir yang dibentuk Sebagai menjalankan Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN Menyambut Dana Rp268 triliun, sebagian Ke antaranya merupakan cadangan.

Baca Juga: Rincian 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026, Lengkap Bersama Alokasi Anggarannya

Pemimpin Negara Prabowo Subianto Untuk pidato kenegaraan menjelaskan Inisiatif MBG Ke 2026 Akansegera menyasar 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. Sebagai mendukung Inisiatif ini, pemerintah Akansegera membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ke seluruh pelosok negeri. Total alokasi Dana Sebagai Inisiatif ini mencapai Rp335 triliun.

Ke bawah BGN, alokasi Dana terbesar lainnya diberikan kepada sejumlah K/L yang mencerminkan prioritas pemerintah Ke stabilitas nasional, Lini Dibelakang, serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Kementerian Lini Dibelakang berada Ke urutan kedua Bersama Dana Rp185 triliun, turun Rp62 triliun Bersama outlook 2025. Penurunan ini disebabkan selesainya sejumlah proyek pengadaan alutsista. Sambil Itu, Kepolisian Bangsa Republik Indonesia Menyambut alokasi Rp145,65 triliun, menempatkannya Ke posisi ketiga.

Prioritas Ke sektor infrastruktur juga tercermin Bersama alokasi Sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang Merasakan Rp118,5 triliun. Dana ini ditargetkan Sebagai mempercepat proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda dan melanjutkan Inisiatif pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sektor sosial dan Belajar tidak luput Bersama perhatian. Kementerian Kesejaganan Menyambut alokasi Rp114 triliun, diikuti Kementerian Sosial Bersama Rp84,44 triliun. Alokasi ini Menunjukkan komitmen pemerintah Untuk Memperbaiki Mutu layanan publik.