Perindo Soroti Perdagangan Masuk Negeri Ketahanan Pangan yang Melonjak Tembus Rp223 Triliun

JAKARTA – Partai Perindo menyoroti ancaman krisis Ketahanan Pangan Ke Indonesia. Krisis Ketahanan Pangan menjadi tantangan Ri terpilih Prabowo Subianto Untuk bisa memastikan ketersediaan Ketahanan Pangan Di lima tahun Ke Didepan.

Ketua DPP Perindo bidang Ketahanan Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, Firda Riwu Kore mengatakan Indonesia terus ketergantungan Negeri Di Perdagangan Masuk Negeri Ketahanan Pangan yang mencapai nilai USD13,8 miliar atau setara Rp223 triliun Di 2023. Dia mengatakan hal tersebut berdasarkan kenaikan Perdagangan Masuk Negeri beras yang mencapai 785,5% Di 2023 dibandingkan 2022.

“Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya krisis Ketahanan Pangan seperti Pemanasan Global ekstrem, kekurangan tenaga kerja dan alih fungsi lahan yang lebih dominan Ke arah pemukiman dan industri. Akan Tetapi hal-hal Atas seharusnya dapat diatasi Dari pemerintah Didalam tindakan-tindakan preventif maupun regulasi yang baik,” ujar Firda Di dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Firda mengungkapkan bahwa Perindo menyarankan tiga hal guna menjadi solusi Untuk penyebab ancaman krisis Ketahanan Pangan. Pertama guna menanggulangi Pemanasan Global ekstrim, lanjut Firda, pemerintah dapat memetakan iklim yang disesuaikan Didalam potensi produksi Ketahanan Pangan secara efektif.

“Misalkan Untuk iklim yang ekstrem, pemerintah dapat mengupayakan pemetaan iklim dan produksi Ketahanan Pangan yang lebih masif Di Situasi cuaca yang baik,” terang Firda.

Solusi kedua, Firda menuturkan pemerintah dapat membangkitkan gairah milenial dan Gen-Z Untuk kembali tertarik Di lapangan pekerjaan Ke sektor Ketahanan Pangan. Ia mencontohkan, pemberian upah yang lebih tinggi dibarengi insentif atas jaminan Prestasi panen.

“Perihal tenaga kerja, pemerintah dapat Memberi upah yang lebih tinggi yang setara Didalam pekerjaan lainnya atau jaminan Prestasi panen dan stabilitas harga Agar sektor Pertanian dapat dilirik dan Disorot sebagai pekerjaan yang cukup menjanjikan dilihat Didalam perspektif ekonomi,” katanya.

Lebih Jelas, Untuk solusi ketiga Di aspek alih fungsi lahan Pertanian, Firda menilai pemerintah lebih tegas menegakkan regulasi penggunaan lahan agar stabilitas ketersediannya dapat terjaga.

“Berkaitan Didalam alih fungsi lahan, pemerintah dapat melakukan upaya regulasi Untuk penggunaan lahan yang tepat guna, agar ketersediaan lahan tetap terjaga dan stabilitas lingkunganpun dapat diperhatikan,” ujarnya.