Hukum Internasional Berpihak Ke Palestina

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Luar Negeri ( Menlu) Retno Marsudi turut merespons putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (IJC) yang menetapkan pendudukan Israel Hingga tanah Palestina merupakan tindakan ilegal. Retno menilai hal itu menandakan hukum internasional berpihak Ke Palestina.

Retno Membeberkan, putusan ini merupakan putusan yang bersejarah. Terlebih, Indonesia turut menyampaikan Pandangan Lisan Hingga Mahkamah Internasional, Jumat (19/7/2024). “Fatwa hukum ini Menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak Ke perjuangan Bangsa Palestina,” kata Retno Untuk keterangannya, Minggu (21/7/2024).

Retno menilai ICJ telah menegakkan rules-based international order. Dari karenanya, Indonesia pun menegaskan mendukung pandangan ICJ agar semua Negeri serta Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui situasi yang ditimbulkan atas pendudukan ilegal Israel.

“Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua Negeri dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui situasi yang ditimbulkan Di keberadaan ilegal Israel,” katanya.

Indonesia juga mendesak Israel mengakhiri keberadaan pendudukan ilegal itu Hingga tanah Palestina. Indonesia pun Merangsang Israel Sebagai mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Hingga Di Itu, Israel juga wajib melakukan reparasi Untuk bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil Dari 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir Di rumahnya Sebagai kembali.

“Sejalan Di fatwa hukum tersebut, Indonesia Merangsang agar Majelis Umum dan Dewan Perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa memenuhi permintaan Mahkamah Sebagai Membahas langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel Hingga Palestina,” tegasnya.

Putusan ini, kata Retno juga menjadi langkah awal mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya meski Israel masih menjadi occupying power Hingga tanah Palestina. Indonesia pun mengajak Komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan Menyediakan pengakuan Pada keberadaan Negeri Palestina.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap Memperoleh kewajiban sebagai Occupying Power Sebagai memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami Daerah Pendudukan Palestina, sejalan Di penetapan fatwa Mahkamah,” katanya.