Pemecatan Karyawan Massal dan Perlindungan Pekerja

Sekjen DPP Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO)
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA)

Kepala Negara Prabowo Subianto berjanji Berencana membuka 8 juta lapangan kerja Untuk lima tahun ini. Penciptaan 8 juta Berencana ditempuh Bersama strategi Penanaman Modal Asing dan hilirisasi Bersama total proyek 30, baik sektor hilir maupun hulu Ke antaranya minerba, Agrikultur, dan perikanan.

Penciptaan lapangan kerja dimaksud adalah Dibagian asta cita Kepala Negara Prabowo Subianto, kini Komunitas menantikan realisasinya. Ke Ditengah optimisme tersebut, terdapat tantangan berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (Pemecatan Karyawan) massal.

Pemecatan Karyawan yang terjadi diawal tahun 2025, sebenarnya sudah dimulai tahun 2022.Ke antaranya industri tekstil, garmen, maupun alas kaki, Agrikultur, perdagangan besar dan kecil, pertambangan, jasa dan Malahan start up melakukan Pemecatan Karyawan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan per Desember 2024, terdapat 77.965 pekerja terkena Pemecatan Karyawan, naik 20,2 persen dibandingkan 2023 sebesar 64.855 pekerja. Malahan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tahun 2025 ada 45.000 buruh Ke Pemecatan Karyawan (akumlasi 38 perusahaan).

Dua perusahaan yang jumlah Pemecatan Karyawan-nya terbesar yaitu PT Sritex 10.665 kariawan, dan PT Karya Mitra Budi Sentosa 10.000 kariawan.

Kejadian ini menambah jumlah pengangguran Ke Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukan 7,19 juta (4,91 persen) Komunitas kita menganggur. Sudah dipastikan data 2025 yang Berencana dirilis nanti, pengangguran bertambah.

Data World Economic Outlook per April 2024, pengangguran Ke Indonesia adalah yang tertinggi Ke Organisasiregional sebesar 5,2 persen, Sambil Filipina (5,1), Brunei Darussalam (4,9), Malaysia (3,5), Vietnam (2,1), Singapura (1,9), dan Thailand (1,1).

Akumulasi Masalah

Dihulu, regulasi yang ada menciptakan celah Supaya terjadi ketidakpastian, lemahnya pengawasan pemerintah, dan penegakan Pembatasan yang lemah Supaya terjadi ketidakpatuhan.

Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Keputusan dan Pengaturan Perdagangan Masuk Negeri yang menghapus persyaratan persetujuan teknis Untuk produk Perdagangan Masuk Negeri Produk Dari Sebab Itu, membuat pasar domestik dibanjiri tekstil Perdagangan Masuk Negeri Untuk China. Belum lagi yang illegal dan penyelundupan.