Pedang Pemblokiran Komdigi Mengancam Raksasa Internasional: EBay, Nike, Hingga Xbox

JAKARTA – Sebuah ultimatum keras Terbaru saja dilayangkan Dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Bukan kepada perorangan, melainkan kepada tujuh raksasa Internasional yang Di ini beroperasi Bersama nyaman Hingga Indonesia.

Nama-nama besar seperti eBay, Nike, Xbox, dan Lenovo kini masuk Untuk “daftar hitam” dan diancam Berencana diputus aksesnya Bersama seluruh Area Indonesia.

Ini bukan lagi sekadar imbauan. Ini adalah sebuah pertarungan wibawa Di regulator Untuk negeri Bersama korporasi multinasional, Hingga mana jutaan konsumen Indonesia berada Hingga Di-tengahnya, menanti Bersama cemas nasib layanan
Unjuk mereka.

Surat Peringatan Telah Dilayangkan

Akar Bersama drama ini adalah Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Sebagai mendaftarkan diri.

Tetapi, Sesudah sekian lama, tujuh nama besar ini Disorot “membandel” dan belum juga Menunjukkan itikad baik Sebagai patuh.

“Sebagai langkah konkret tindak lanjut, Kementerian Komdigi telah menyampaikan surat peringatan kepada tujuh PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran,” kata Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Untuk sebuah pernyataan resmi yang terdengar tegas.

Menurutnya, ini adalah Dibagian Bersama komitmen pemerintah Sebagai menciptakan tata kelola digital yang tertib dan, yang terpenting, Sebagai melindungi kepentingan Komunitas sebagai User.

Pintu Dialog Sebelumnya ‘Eksekusi’

Hingga balik ancaman keras ini, Komdigi seolah masih membuka sedikit pintu dialog. Mereka menegaskan bahwa jika ada kendala teknis Untuk proses pendaftaran, mereka siap Menyediakan bimbingan. Ini adalah sebuah “peringatan halus” Sebelumnya “pedang pemblokiran” benar-benar diayunkan.

“Seluruh PSE wajib mematuhi Syarat yang berlaku Untuk terciptanya tata kelola sistem elektronik yang tertib dan bertanggung jawab Hingga Indonesia,” ucap Alexander.

Ancaman Nyata atau Sekadar Gertak Sambal?

Hingga sinilah letak pertanyaan kritisnya. Apakah ini adalah sebuah ketegasan yang diperlukan Sebagai Menunjukkan kedaulatan digital Indonesia? Ataukah ini adalah sebuah langkah berisiko yang bisa membuat konsumen merugi?