Pakar Aturan Pidana UI Nilai Penetapan Individu Terduga Tom Lembong Prematur

JAKARTA – Pakar Aturan Pidana Universitas Indonesia (UI) Chairul Huda menilai, penetapan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai Individu Terduga Peristiwa Pidana dugaan Penyalahgunaan Jabatan Perdagangan Masuk Negeri gula periode 2015-2016 sangat prematur.

Menurut Chairul, dasar hukum penetapan Individu Terduga masih belum kuat, mengingat belum ada bukti kerugian Negeri yang jelas dan terverifikasi. Apalagi klaim kerugian Negeri Mutakhir disampaikan Ke 9 November 2024, sedangkan penetapan Individu Terduga Dari 29 Oktober Ke tahun yang sama.

Chairul menyoroti pernyataan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengklaim kerugian Negeri mencapai Rp400 miliar. Angka tersebut dipandang terlalu spekulatif dan belum Menunjukkan kerugian yang pasti.

“Ketika menetapkan orang sebagai Individu Terduga itu, bukti, termasuk alat bukti kan Di kerugian keuangan Negeri,” ujar Doktor Ilmu Aturan Pidana ini, Kamis (21/11/2024)

“Nah, Di Sebab Itu kalau ekspos kerugian keuangan Negeri itu lebih Lalu daripada menetapkan Individu Terduga, berarti penetapan tersangkanya kemarin prematur, kan gitu,” paparnya.

Chairul juga menyayangkan, adanya penahanan Tom Lembong. Berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Peristiwa Pidana (KUHAP) harus didahului Di bukti permulaan yang cukup.

“Menetapkan Tom Lembong sebagai Individu Terduga, Sambil Itu belum ada alat buktinya. Malahan melakukan penahanan, padahal penahanan menurut Pasal 21 KUHP harus cukup (bukti). Di Sebab Itu sekali lagi, tergambar lah kalau memang eksposnya Mutakhir-Mutakhir kemarin ini tentang ada kerugian keuangan Negeri, penetapan tersangkanya prematur adalah seperti itu,” sambungnya.

Sikap Kejagung yang menetapkan Tom Lembong sebagai Individu Terduga Penyalahgunaan Jabatan Perdagangan Masuk Negeri gula periode 2015-2016 dinilai sebagai Pelanggar Ham (Hakasasi Manusia). Hal ini mengacu Ke sejumlah Syarat yang Mengungkapkan bahwa penetapan Individu Terduga harus berdasarkan bukti.