OJK Ambil Alih Pengawasan Kripto Bersama Bappebti Januari 2025

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berencana Membahas alih peraturan dan pengawasan aset kripto yang semula dipegang Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kepala Eksekutif Pengawas Pembaharuan Ilmu Pengetahuan Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, peralihan tersebut Berencana berlaku paling lambat Januari 2025.

“Amanahnya Berencana dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun Sebelum Undang-undang P2SK (Pembaruan dan Penguatan Sektor Keuangan) terbit, yakni Di Januari 2023. Karena Itu Berencana terjadi peralihan paling lambat Januari 2025,” tutur Hasan Untuk Peristiwa Camaro Futsal Competition 2024, Sabtu (7/9/2024).

Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto Di Media Sosial

Dia menjelaskan peralihan peraturan dan pengawasan aset kripto ini sesuai Bersama yang diamanatkan Undang-undang (P2SK) Pembaruan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK telah secara intensif melakukan koordinasi Bersama Bappebti dan Bank Indonesia (Banksentral) Untuk rangka Mengharapkan dan menyiapkan segala sesuatu Sebagai mensukseskan serta melancarkan peralihan tugas tersebut.

“Nanti Berencana ada minimum satu peraturan OJK yang Berencana mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dan kripto, yang Di prinsipnya Memperkenalkan keseluruhan Syarat yang sudah berlaku Di Bappebti Di ini dan tentu kita melakukan penguatan Di dalamnya,” kata Hasan.

Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto Di Media Sosial

Untuk implementasinya, OJK membentuk aturan pelaksanaan tentang perdagangan, laporan, pengawasan, serta aspek-aspek tata kelola dan perlindungan konsumen.