Kelanjutan IKN, Partai NasDem Rekomendasi Dua Aturan Realistis

JAKARTA – Partai NasDem secara resmi menyoroti Sustainability pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Di Kalimantan Timur. NasDem menilai pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dievaluasi secara menyeluruh, seiring dinamika Kepuasan fiskal dan politik nasional Di ini.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa Memberi dua opsi Aturan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya Pemimpin Negara Prabowo Subianto, guna menjawab ketidakpastian status dan arah pembangunan IKN . “Partai NasDem Memberi beberapa opsi Aturan strategis yang perlu diambil Pemerintah Pusat Untuk Situasi Ini Pemimpin Negara Republik Indonesia,” ujar Saan Di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/25)

Diketahui, Untuk tahap pertama (2020–2024) pemerintah telah Menyediakan Rp89 triliun Bersama APBN Sebagai membangun infrastruktur dasar dan perkantoran lembaga eksekutif. Di Itu, tercatat pula Penanaman Modal murni Bersama swasta dan BUMN senilai Rp 58,41 triliun. Tahap kedua pembangunan IKN (2025–2028) diproyeksikan memerlukan tambahan Biaya Rp 48,8 triliun. Baca juga: PSK Menjamur Di IKN, Cak Imin: Waduh Gawat, Gawat, Gawat

Akan Tetapi, NasDem memberi catatan serius, terutama belum adanya Keputusan Pemimpin Negara mengenai pengalihan kedudukan ibu kota Bersama Jakarta Ke IKN, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 3/2022. “Keputusan Pemimpin Negara tentang Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negeri Bersama Provinsi Lokasi Khusus Kota Besar (DKI) Jakarta Ke Ibu Kota Nusantara hingga Di ini belum ditetapkan Bersama pemerintah sebagaimana amanat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negeri,” urainya.

Di Itu, pemerintah juga masih Untuk proses penapisan ulang strategi pembangunan. Alhasil belum dapat memastikan jadwal dan rincian pemindahan ASN dan kementerian/lembaga Ke IKN.

Partai NasDem mengusulkan dua arah Aturan alternatif yang realistis. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota Negeri maka harus segera terbitkan Keputusan Pemimpin Negara tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota Negeri Bersama DKI Jakarta Ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap Ke IKN, dimulai Bersama wakil Pemimpin Negara dan beberapa kementerian/lembaga prioritas.

Setelahnya Itu, mengaktifkan infrastruktur yang telah dibangun Bersama menempatkan wakil Pemimpin Negara serta kementerian/lembaga seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas sebagai pionir. Pemerataan pembangunan nasional, termasuk Indonesia Timur dan Papua, diharapkan bisa lebih cepat Lewat kehadiran Wakil Pemimpin Negara Di IKN.