Kedudukan Polri Hingga Bawah Kepala Negara Dibagian Di Desain Sistem Ketatanegaraan

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mendukung penuh Polri tetap berada Hingga bawah Kepala Negara. Hal itu sebagaimana diatur Di konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP GAMKI, Martin Philip Sinurat, sebagai bentuk sikap organisasi Di mendukung penguatan kelembagaan Polri yang profesional, independen, dan berorientasi Di kepentingan nasional.

Martin menegaskan penempatan Polri Hingga bawah Kepala Negara merupakan Dibagian Di desain sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan Sebagai menjaga kesatuan komando, efektivitas Aturan Perlindungan nasional, serta stabilitas pemerintahan.

Baca juga: 7 Kombes Pol Dimutasi Hingga Bareskrim Polri, Berikut Daftar Namanya

“Posisi tersebut sangat penting Sebagai memastikan Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal Di memelihara Perlindungan dan ketertiban Komunitas (kamtibmas) Hingga seluruh Area Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya, Jumat (30/1/2026).

Martin juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri yang dinilai konsisten Di menjaga stabilitas nasional, menegakkan hukum, serta Menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Komunitas.

Di berbagai situasi nasional yang dinamis, Polri dinilai mampu menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan adaptif Di tantangan yang berkembang, baik Hingga tingkat pusat maupun Lokasi.