Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

JAKARTA – Kolaborasi kolektif Bersama seluruh pemangku kepentingan Di Untuk industri pemroses transaksi pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting Di Indonesia. Kerja sama Di pemangku kepentingan itu dibutuhkan Untuk menciptakan ketahanan siber yang kuat Untuk Berusaha Mengatasi ancaman kejahatan siber.

Hal ini disampaikan Untuk seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Bersama Lembaga Pembuatan Perbankan Indonesia (LPPI). Ke kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Bersama para pelaku industri Untuk memperkuat ketahanan perusahaan Untuk Berusaha Mengatasi ancaman siber.

“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Perlindungan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Untuk siaran pers, Kamis (4/7/2024).

Seiring Bersama perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Di layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Menimbulkan Kekhawatiran. Kemajuan transaksi Di kanal pembayaran digital telah Menyediakan kemudahan Untuk Kelompok luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Bankindonesia), hingga Desember 2023, nilai transaksi Bersama QRIS mencapai Rp229,96 triliun Bersama jumlah User lebih Bersama 45,78 juta.

Untuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Bersama regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Bersama front-end hingga back-end, dilengkapi Bersama berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Bersama potensi ancaman siber.

Ario menyoroti pentingnya industri ini Memperoleh protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Untuk eksekusi manajemen krisis. Di Samping Itu, audit Perlindungan berkala dan evaluasi langkah-langkah Perlindungan Dikatakan krusial Untuk Memperbaiki kesiapsiagaan Di masa Didepan.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Di bank, Financial Technology, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Untuk industri sistem pembayaran perlu Merasakan perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Potensi kolaborasi antarlembaga Untuk memaksimalkan biaya Penanaman Modal Untuk Negeri Untuk memperkuat ketahanan siber Lewat pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Untuk memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Ke pelayanan kepada nasabah,” paparnya.

Ario juga menekankan pentingnya membangun Kebiasaan Global perusahaan yang kuat Untuk Perlindungan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Menerapkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Ilmu Pengetahuan terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.

“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Untuk Berusaha Mengatasi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Untuk Menyediakan perlindungan terbaik Untuk User sistem pembayaran Di Indonesia,” tutup Ario.