Indonesia Tak Berencana Balas Tarif Perdagangan Masuk Negeri Terbaru AS, Menko Airlangga Pilih Jalur Politik Luar Negeri

JAKARTA – Pemerintah Lewat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan, bahwa Indonesia memilih Sebagai menempuh jalur Politik Luar Negeri dan Dialog Antar Negara Di merespons Keputusan tarif resiprokal yang diberlakukan Bersama Amerika Serikat (AS). Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak Berencana Memutuskan langkah retaliasi atas Keputusan tarif Perdagangan Masuk Negeri terbaru AS .

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta Sebagai merespons. Indonesia menyiapkan Wacana Protes Bersama memperhatikan beberapa hal, termasuk Perdagangan Masuk Negeri dan Penanaman Modal Di Negeri Di Amerika Serikat,” ujar Menko Airlangga Di Pertemuan Koordinasi Terbatas Lanjutan Yang Terkait Bersama Keputusan Tarif Resiprokal Amerika Serikat, Minggu (6/4/2025).

Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi Bersama United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan Negeri mitra lainnya. Koordinasi ini dilakukan Sebagai merumuskan langkah strategis yang tepat, Bersama Merencanakan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras Bersama kepentingan nasional.

Menko Airlangga menjelaskan, bahwa pemerintah juga mencermati potensi dampak Keputusan tarif Di sektor industri padat karya berorientasi Penjualan Barang Di Luar Negeri, seperti industri apparel dan alas kaki. Sektor-sektor ini dinilai rentan Di fluktuasi pasar Internasional, Supaya pemerintah berkomitmen Sebagai Menyediakan Dukungan Lewat insentif yang tepat sasaran.

Tarif resiprokal AS Berencana berlaku mulai 9 April 2025, Bersama beberapa produk dikecualikan, seperti Barang Dagangan medis dan kemanusiaan, baja, aluminium, Kendaraan Pribadi dan suku cadang Kendaraan Pribadi, tembaga, semikonduktor, produk kayu, Medis-Obatan, logam mulia, serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia Di AS.

Pemerintah juga Berencana berkoordinasi Bersama asosiasi pelaku usaha Sebagai memastikan suara industri Di negeri menjadi Pada Di perumusan strategi Keputusan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan Di implikasi fiskal Di berbagai langkah Keputusan.

“Lantaran ini masih dinamis dan masih perlu working group Sebagai terus bekerja, Bapak Ri minta kita bersurat Sebelumnya tanggal 9 April 2025. Akan Tetapi teknisnya, Skuat terus bekerja Sebagai melakukan Di payung deregulasi Supaya ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Tim Menteri Kerja yang lalu Di bulan Maret,” ungkap Airlangga.

Pemerintah juga Berencana mengundang asosiasi pelaku usaha Di forum sosialisasi dan penjaringan masukan Yang Terkait Bersama Keputusan tarif AS, yang dijadwalkan Ke Senin (7/4/2025).

“Besok seluruh industrinya Berencana diundang Sebagai Merasakan masukan Yang Terkait Bersama Bersama Penjualan Barang Di Luar Negeri mereka dan juga Yang Terkait Bersama Bersama hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.