Imparsial Desak Dewan Perwakilan Rakyat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan Polri

JAKARTA – Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri. Sebab, substansi usulan perubahan Untuk kedua RUU tersebut Memperoleh sejumlah persoalan yang serius dan dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyikap pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengaku sudah Memperoleh empat Surat Kepala Negara (Surpres). Untuk jumlah tersebut dua Ke antaranya Surpres tentang RUU TNI dan RUU Polri. Walaupun Di ini Daftar Inventaris Masalah (DIM) belum diterima Untuk pihak pemerintah, Akan Tetapi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan RUU TNI dan RUU Polri Berencana dibahas Di sisa masa jabatan Sebelumnya Oktober 2024, tepatnya Di masa sidang Lanjutnya yakni Agustus 2024.

”Kami memandang, pengajuan Surpres RUU TNI dan RUU Polri menunjukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan Komentar dan masukan Untuk Komunitas sipil Untuk tidak melanjutkan pembahasan kedua RUU tersebut,” tegasnya, Kamis (11/7/2024).

Langkah tersebut, kata Gufron, dinilai sebagai bentuk pemaksaan yang Berpotensi Untuk berdampak Di diabaikannya partisipasi publik mengingat masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019-2024 tidak lama lagi Berencana berakhir. Ditambah substansi perubahan RUU tersebut dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

”Penting dicatat, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri berkaitan Didalam kepentingan Komunitas secara luas. Lantaran itu, menjadi penting Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Untuk benar-benar Mengkaji Komentar, saran dan masukan Untuk Komunitas sipil mengingat mereka yang Berencana terdampak langsung Dari penerapan kedua Perundang-Undangan tersebut. Kami juga sangat khawatir Ke Ditengah waktu yang singkat tersebut, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri cenderung transaksional Agar mengabaikan partisipasi Untuk kalangan Komunitas sipil,” tegasnya.

Gufron menilai, sedari awal Ide revisi Perundang-Undangan Polri dan Perundang-Undangan TNI telah mengabaikan asas keterbukaan yang diharuskan Dari undang-undang. Tidak ada keterbukaan kepada Komunitas sebagai pihak yang terdampak Untuk kedua RUU tersebut, dan Mutakhir diketahui Sesudah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan kedua RUU tersebut sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Pelibatan partisipasi publik merupakan aspek penting Untuk pembentukan peraturan perundangan-undangan. Di pasal 5 huruf Kerjasamaekonomiinternasional Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan ada tujuh asas yang harus dipenuhi Untuk pembentukan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Asas Keterbukaan.

Di Dibagian penjelasan, yang dimaksud Didalam asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai Untuk Pendesainan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), Menyediakan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung Untuk Memperoleh informasi dan Menyediakan masukan Di setiap tahapan Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan atau tertulis Didalam cara daring (Untuk jaringan) dan luring (luar jaringan).

Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019-2024 Berencana segera berakhir, pembahasan keduanya Berpotensi Untuk mengabaikan partisipasi publik dan berdampak Di lahirnya aturan perundang-undangan yang anti-Komentar dan represif. “Kami juga menilai secara substansi RUU TNI dan RUU Polri Memperoleh usulan perubahan yang bermasalah. Alih-alih Mendorong perbaikan dan menjadikan TNI dan Polri lebih profesional, sejumlah usulan perubahan yang ada Berencana membuat kedua institusi tersebut Lebih menjauh Untuk kepentingan dan mandat Reformasi, jika diakomodir Dari Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya.

Lantaran itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus benar-benar mencermati Komentar, saran, dan masukan Untuk berbagai kelompok Komunitas sipil. Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan produk legislasi yang merusak prinsip Negeri hukum, mengancam Kedaulatan Rakyat dan Ham.

“Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri Ke sisa masa periode yang tidak banyak. Ke Ditengah masa baktinya yang Berencana berakhir, sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah memfokuskan Di upaya evaluasi dan perbaikan Di berbagai praktik penyimpangan Untuk pelaksana tugas TNI-Polri dan Mendorong agenda Reformasi yang tertunda,” katanya.