Dukungan Pemerintah BBM Berencana Diubah Di Bantuan Sosial Tunai, Pengamat Wanti-wanti Fluktuasi Harga

JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan Dukungan Pemerintah bahan bakar Energi (BBM) Di Dukungan langsung tunai (Bantuan Sosial Tunai). Kendati diklaim Berencana lebih tepat sasaran, perubahan skema Dukungan Pemerintah BBM ini dinilai Memperoleh risiko tersendiri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda mengatakan, perubahan bentuk Dukungan Pemerintah BBM Di Bantuan Sosial Tunai Berencana mengakibatkan Fluktuasi Harga yang cukup tinggi. Fluktuasi Harga ini, jelas dia, bukan didorong Didalam sisi permintaan, melainkan Didalam sisi penawaran yang Di akhirnya membuat permintaan Komunitas melemah.

Nailul mencontohkan Peristiwa Pidana Di tahun 2022 lalu, ketika pemerintah Mengurangi Dukungan Pemerintah Di Pertalite. Sebab adalah terjadi Fluktuasi Harga Pertalite hingga hampir 50% dan beberapa bulan setelahnya Fluktuasi Harga Meresahkan menjadi hampir 6%.

“Lalu ditambah lagi Fluktuasi Harga Barang Dagangan pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah Di tahun 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5%. Sebab sekarang Komunitas cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi Didalam sisi permintaan terjadi,” jelas Huda Di dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Lebih jauh, Huda menyebutkan dampak peralihan Dukungan Pemerintah BBM Di Bantuan Sosial Tunai Bisa Jadi bisa diminimalisir Untuk Komunitas miskin Lantaran mereka Berencana Menyambut uang pengganti Didalam pemerintah. Tetapi hal ini tidak berlaku Untuk Komunitas kelas menengah yang tidak Memperoleh Dukungan.

“Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian Bantuan Sosial pun masih ada exclusion error dimana orang seharusnya dapat Bantuan Sosial Tunai, menjadi tidak dapat. Hidup mereka Didalam miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan Didalam tepat,” cetusnya.

Sebelumnya Itu, Ketua Dewan Pakar Skuat Sosialisasi Politik Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai Dukungan Pemerintah energi Di bentuk Bantuan Sosial Tunai kepada Komunitas yang berhak penyalurannya Berencana lebih tepat sasaran.

Menurut Burhanuddin, Dukungan Pemerintah energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan Di tahun 2023 belum tepat sasaran. Burhanuddin juga mengklaim Didalam pemberian Dukungan Pemerintah Melewati Bantuan Sosial Tunai, Bangsa Berencana menghemat Biaya hingga Rp200 triliun.

“Didalam cara itu, ternyata hitung-hitungan kita Dukungan Pemerintah menjadi Berencana berkurang Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu Berencana bisa digunakan Sebagai hal yang sifatnya lebih produktif,” tandasnya.