Dirut BRI Tegaskan KUR Tidak Masuk Inisiatif Pemutihan Utang Dan Menengah

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet tidak termasuk Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah Di bidang Pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta Dan Menengah lainnya.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, KUR merupakan Inisiatif kredit yang Di berjalan. Sedangkan PP tersebut mengatur kredit-kredit macet yang boleh dihapus Literatur dan hapus tagih adalah yang berupa kredit bank atau lembaga pembiayaan BUMN yang Inisiatif kreditnya sudah berakhir.

“Kredit Inisiatif syaratnya adalah yang sekarang sudah selesai Inisiatif itu. Kalau gitu KUT (Kredit Usaha Tani), KUM LTA (Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan), KIK KMKP (Kredit Penanaman Modal Asing Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen), KCK (Kredit Canda Kulak) itu memenuhi syarat,” kata Sunarso Di Diskusi Dengar Pendapat (RDP) Hingga Komisi VI Lembaga Legis Latif RI, Rabu (13/11/2024).

“Kalau KUR memenuhi syarat nggak? KUR itu adalah kredit Inisiatif yang sekarang masih Di berlangsung, udah gitu,” imbuhnya.

Sunarso juga menekankan juga bahwa agar tidak menimbulkan moral hazard, kredit macet yang dapat dihapus tagih adalah yang sudah macet Pada setidaknya 5 tahun dan telah dilakukan restrukturisasi dan penagihan secara maksimal.

Lalu Sunarso menyorot kemungkinan para peminjam tersebut tidak kenal upaya restrukturisasi. Sebagai ini, ia mengatakan pihaknya bakal mencari solusi Sebagai melakukan pemutihan utang Dan Menengah.

Hingga Di Itu, Sunarso menyebut kriteria kredit yang boleh dihapus tagih yakni nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 juta per debitur atau nasabah. Lalu telah dihapusbukukan minimal lima tahun yang lalu.

“Sebenarnya yang kayak gitu sudah tidak kita tagih, tapi perlu penegasan bahwa ini boleh dihapus tagih dan Di hapus tagih ini tidak merugikan Negeri,” kata Sunarso.