Cak Imin Minta Perundang-Undangan Omnibus Law Dikaji Ulang

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta agar Undang-Undang (Perundang-Undangan) Omnibus Law agar dikaji ulang. Dia ingin mengetahui apakah Perundang-Undangan tersebut telah selaras Di ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Cak Imin Di membuka Harlah dan Mukernas PKB Ke JCC Jakarta, Selasa (23/7/2024).

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada Ke Untuk Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai Di ideologi Pancasila. Ke situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita Ke Untuk menjaga pilar,” kata Cak Imin Ke JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Cak Imin menegaskan, jika Perundang-Undangan tidak sesuai Di nilai-nilai Pancasila maka bangsa ini Akansegera terombang-ambing Dari kekuatan Internasional. Serta membawa ekonomi Indonesia Di hal yang tidak pasti.

“Sambil kita tidak punya pijakan, Supaya Ke detik ini kita Menyaksikan hari ini dan Di Didepan bangsa kita adalah bangsa konsumen yang hanya menikmati Perkembangan ekonomi Negeri lain. Sambil kita mengunyah-ngunyah potensi ekonomi kita,” sambungnya.

Cak Imin menyebut pembangunan tidak konsisten Untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ujung-ujungnya Akansegera gagal. Hal itu berujung Ke kerugian.

“Terombang-ambing dan Justru didikte Dari dinamika Internasional yang tidak pernah kelihatan, invisible hand itu ternyata bukan Di arah kemajuan, tetapi bisa Di kepada kebangkrutan dan ketidakberdayaan,” katanya.

“Inilah cara pandang ideologis kita yang saya berharap menjadi pijakan dan rujukan kita Ke Untuk implementasi tugas-tugas kelembagaan Parpol khususnya Ke Untuk membangun pemerintahan Lewat legislatif, eksekutif dan seluruh sistem sendi-sendi pemerintahan,” sambungnya.