Bulog-Bapanas Didesak Turunkan Harga Beras Ke Di Denda Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Rp294,5 M

JAKARTA – Bulog diultimatum Kementerian Untuk Negeri (Kemendagri) Untuk dapat gerak cepat Mengharapkan pergerakan harga beras yang kembali naik. Permintaan tersebut harus bisa direalisasikan Ke Di Perdebatan demurrage atau denda Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras sebesar Rp294, 5 miliar yang menyeret Bulog-Bapanas.

Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan Untuk beras medium, berada Ke harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 Ke Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah Untuk Situasi Ini Bulog harus dapat menekan Fluktuasi Harga beras Di memastikan jalur distribusi kepada Kelompok. Jika tidak bisa menekan Fluktuasi Harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, Agar menyebabkan harga beras tinggi,” ujar dia Ke Jakarta, Sabtu, (27/7/2024).

Baca Juga: P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog

Dia memandang pemerintah Untuk Situasi Ini Bulog dapat mengkalkulasi Di tepat kebutuhan beras Kelompok se-nusantara Agar Fluktuasi Harga juga dapat diredam.
“Kalau itu sudah dipenuhi Terbaru kita bicara distribusi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kemendagri mendesak Bulog segera stabilisasi harga beras seiring Gaya Fluktuasi Harga yang mulai terjadi Ke musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis Fluktuasi Harga beras cenderung terjadi Ke Juli Di musim kemarau tiba. Maka Itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi Untuk menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga beras terjadi Ke 32,22% Area Ke Indonesia Ke pekan ketiga Juli 2024.

Sebagai informasi, Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Di dugaan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Untuk Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Ke Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK), Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Di dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Peristiwa Pidana yang kami laporkan,” kata Hari Ke Di Gedung KPK, Jakarta.

(nng)