Bonatua Silalahi Sebut Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran Untuk Kepentingan Publik

JAKARTA – Pengamat Aturan publik Bonatua Silalahi menggugat Kementerian Pembelajaran Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Hingga Komisi Informasi Pusat (KIP) lantaran dokumen informasi publik yang ia minta tidak diberikan. Dokumen informasi publik yang diminta Bonatua itu Yang Terkait Bersama penyetaraan ijazah Wakil Pemimpin Negara Gibran Rakabuming Raka .

Seusai persidangan Perkara Pidana nomor 083/X/KIP-PSI/2025, Bonatua menegaskan bahwa dokumen yang diminta Hingga Kemendikdasmen itu Untuk kepentingan publik, bukan pribadi. “Bersama Sebab Itu, terus terang, saya kan meminta Untuk kepentingan publik, bukan Untuk kepentingan pribadi,” kata Bonatua kepada wartawan Hingga Kantor KIP, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Bonatua mengatakan, ketika meminta dokumen soal penyetaraan ijazah Gibran tersebut, dirinya diminta Untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai, yang intinya tidak boleh memindahtangankan informasi yang diberikan Bersama Kemendikdasmen. Bonatua juga harus siap Merasakan Pembatasan apabila menyalahgunakan dokumen yang diberikan.

Baca Juga: Kemendikdasmen Tegaskan Dokumen Kesetaraan Ijazah Gibran sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan

“Saya Untuk Merasakan dokumen pejabat publik kita ya, saya bukan bilang pribadi, pejabat publik kita, Wakil Pemimpin Negara Gibran Rakabuming Raka, mereka Menerbitkan ini (surat pernyataan), silakan dibaca,” ujarnya.

Untuk kesempatan itu, Bonatua menjelaskan, jika dokumen yang dibutuhkan ini Untuk kepentingan pribadinya, dirinya bisa saja menyanggupi Untuk mengisi surat pernyataan tersebut. “Seandainya saya Untuk kepentingan pribadi, saya langsung tanda tangan, saya langsung dikasih. Selesai. Tapi Untuk apa? Ya kan? Publik tidak tahu. Sambil publik kan harus ada informasi bagaimana sebenarnya pejabat Bangsa dokumennya,” ucapnya.

Dua dokumen yang diminta Bersama Bonatua kepada Kemendikdasmen yakni salinan surat keterangan kesetaraan Pembelajaran Grade 12 (UTS Insearch, Sydney, 2006) atas nama Gibran Rakabuming Raka. Lalu, salinan notulensi Pertemuan Skuat penilai kesetaraan ijazah yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.