Bioethanol Masuk PSN, Pemerintah Didorong Intervensi Bahan Baku

JAKARTA – Sebagai regulator, Pemerintah diharapkan serius Mendorong Pembaruan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) . Terlebih, bioethanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) .

Demikian disampaikan Direktur Eksektif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Ia juga menegaskan, bahwa Bersama ditetapkannya bioethanol ditetapkan sebagai salah satu PSN, maka Pemerintah harus bersedia melakukan intervensi Di bidang bahan baku.

“Perlu keseriusan Pemerintah. Hal yang utama adalah Pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujar Fabby kepada media.

Keseriusan Pemerintah, menurut Fabby memang sangat dibutuhkan. Sebab setidaknya terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan pertama, lanjut Fabby, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioethanol Di Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan kelapa sawit. Itu sebabnya, Pembaruan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, Sebab tinggal menghitung, berapa banyak Untuk BBN dan berapa yang Untuk Perdagangan Keluar Negeri. Hal itulah yang membedakan Bersama bioethanol.

“Sekarang kita lihat bioethanol. Ethanol itu kan dihasilkan Untuk tanaman juga seperti tebu, jagung, sorgum maupun singkong. Masalahnya, feedstock-nya tidak cukup. Gula saja masih Pembelian Barang Untuk Luar Negeri kok. Sedangkan Untuk ethanol diambil molasenya kan juga enggak cukup Bersama bahan baku yang ada,” kata Fabby.

Tantangan kedua Untuk menghasilkan ethanol Bersama standar fuelgrade juga tidak mudah Sebab yang dibutuhkan adalah ethanol 99%. “Meski bukan hal sulit dipelajari. Tetapi Untuk menghasilkan ethanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi Pemerintah,” ujarnya.

Tantangan ketiga soal harga. Menurut Fabby, harga ethanol Di pasar internasional kemungkinan besar lebih tinggi Untuk harga Migas, Sebab ethanol juga menjadi bahan baku Untuk industri dan Kelaparan Global.

Fabby mengingatkan, Untuk Pembaruan bioethanol, tidak terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti Ke biodiesel. Ke biodiesel, jika harga FAME terlalu mahal, misalnya, maka Dukungan Pemerintah bisa dihimpun Untuk badan tersebut, yang dihimpun Untuk pengusaha sawit.