Berikut Rincian Asumsi Makro 2025 usai Disepakati Pemerintah dan Wakil Rakyat

JAKARTA – Badan Dana (Banggar) Wakil Rakyat dan pemerintah mengesahkan pembicaraan pendahuluan mengenai Ide Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan Dana Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBN) 2025 . Keputusan tersebut juga menyepakati Ide Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang Di dalamnya terdapat target Perkembangan Keadaan Ekonomi Negara 2025 berkisar Di 5,3-5,6% Untuk masuk Di asumsi makro 2025 .

“Sasaran pembangunan RKP 2025 Perkembangan ekonomi ditargetkan 5,3-5,6%,” kata Anggota Komisi IV Wakil Rakyat RI Andi Akmal Pasludin Untuk Diskusi tersebut Di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Keputusan tersebut Di ambil atas kesepakatan Diskusi Panitia Kerja (Panja) Banggar Wakil Rakyat Bersama Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Pembantu Presiden Tim Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Bersama keputusan ini, nantinya hasil tersebut Berencana dibawa Hingga Diskusi Paripurna Wakil Rakyat RI.

Keputusan lainnya juga ditetapkan penurunan tingkat Jurang Kaya Miskin menjadi 7-8%, angka tersebut naik Untuk sasaran yang diajukan pemerintah Sebelumnya, 6-7%. Setelahnya Itu Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,379-0,382 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5%.

Samping Itu, Diskusi tersebut juga menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Aturan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025. Berdasarkan pembahasannya, disepakati bahwa kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro Di RAPBN 2025 Di lain Perkembangan ekonomi disepakati sebesar 5,1-5,5%, Setelahnya Itu laju Ketidakstabilan Ekonomi 1,5-3,5%.

Lanjutnya besaran Kurs Mata Uang Uang Negara Indonesia Rp15.300-15.900 per Kurs Matauang Amerika AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2%. Berikutnya disepakati harga Migas mentah Indonesia USD75-85 per Barel, Lifting Migas Bumi 580-605 ribu barel per hari, serta Lifting Gas Bumi 1.003-1.047 ribu barel setara Migas per hari.

Ketua Banggar Wakil Rakyat, Said Abdullah juga berharap agar Aturan pendapatan Negeri bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan Untuk pembahasan panja. Untuk memenuhi harapan tersebut, diperlukan terobosan Aturan Untuk sektor perpajakan dan Penerimaan Negeri Bukan Retribusi Negara (PNBP) 2025.

Samping Itu, Said memastikan, implementasi Perundang-Undangan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan reformasi perpajakan berjalan Bersama efektif Supaya bisa memperbaiki sistem dan basis perpajakan. Meski demikian, tambah Said, memang tantangannya memang tidak mudah.

Sebab Di ini dihadapkan Bersama Situasi perekonomian Untuk negeri yang belum sepenuhnya kokoh.

“Apa yang saya sampaikan dapat disetujui?” kata Said.

“Setuju,” kata seluruh anggota fraksi.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025:

– Perkembangan ekonomi: 5,1 – 5,5%
– Laju Ketidakstabilan Ekonomi: 1,5 – 3,5%
– Kurs Mata Uang Uang Negara Indonesia: Rp15.300 – Rp15.900 per USD
– Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2%
– Harga Migas Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel
– Lifting Migas bumi: 580 – 605 ribu barel per hari
– Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara Migas per hari