Anggota DPA Tak Dibatasi, Baleg Lembaga Legis Latif Klaim Bukan Permintaan Prabowo

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) Lembaga Legis Latif mengklaim tak ada permintaan Di Ri terpilih Prabowo Subianto Sebagai menghapus jumlah anggota Di revisi Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Aturantertulis Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Ri (Wantimpres). Diketahui, salah satu substansi perubahan menyangkut jumlah anggota Wantimpres.

Di RUU itu, jumlah anggota diserahkan kebutuhan Ri. Substansi itu Berencana mengubah Syarat Pasal 7 ayat (1) Aturantertulis Wantimpres yang menyebut jumlah keanggotaan lembaga itu sebanyak 8 orang.

“Enggak ada (permintaan Ri terpilih) itu, kita berpikiran bahwa yang begini-begini tidak perlu ada limitasi (anggota Wantimpres),” ujar Ketua Baleg Lembaga Legis Latif Supratman Andi Agtas Di ditemui Ke Kompleks Dewan, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Baleg Lembaga Legis Latif ingin jumlah anggota Wantimpres diserahkan kepada Ri. Pasalnya, kata Supratman, Indonesia menganut sistem presidential.

“Di Sebab Itu Lantaran kita harus mengembalikan kepada sistem bernegara kita. Nah sekarang kalau dulu awal-awal reformasi itu kan Dewan heavy semuanya Dewan harus ini, padahal sistem kita adalah sistem presidensial,” ucap Supratman.

“Harusnya Ke Ri yang menjadi pusat segala sesuatunya Supaya lebih mudah Sebagai meminta pertanggungjawaban Yang Berhubungan Di pelaksanaan Langkah pembangunan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Badan Legislasi (Baleg) Lembaga Legis Latif menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Aturantertulis Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Ri (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif Lembaga Legis Latif dan dibawa Di paripurna Sebagai persetujuan. Setidaknya, ada tiga subtansi perubahan.

Pertama, terletak Ke nomenklatur Di Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedua, Yang Berhubungan Di jumlah keanggotaan. Jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan Ri. Perubahan ketiga, RUU Wantimpres Berencana mengatur syarat menjadi anggota DPA.

(rca)