Jokowi Tepis Topik Pembatasan Pertalite 17 Agutsus 2024: Belum Pertemuan

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) menepis Topik tentang penerapan pembatasan BBM Bantuan Pemerintah Pertalite mulai 17 Agustus 2024. Topik ini Sebelumnya muncul Di perkataan anak buah Jokowi, Menko Kemaritiman dan Penanaman Modal Asing Luhut Binsar Pandjaitan, Di pekan lalu.

“Ndak, ndak, ndak, belum ada pemikiran Hingga sana. Belum Pertemuan juga,” kata Jokowi Di Jakarta, Selasa (16/7), Di ditanya tentang Aturan ini.

Sebelumnya Pembantu Pemimpin Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengatakan hal serupa Di Merespons pernyataan Luhut.

“Enggak ada batas-batas 17 Agustus,” katanya Di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Menurut Arifin Aturan soal pembatasan Pertalite masih dibahas Di tingkat kementerian, yakni Yang Berhubungan Di revisi Peraturan Pemimpin Negara Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ide pembatasan Pertalite sudah dibahas cukup lama dan menjadi perhatian banyak Kelompok terutama Sebab BBM jenis ini banyak digunakan, Malahan Dari golongan tak berhak Merasakan Bantuan Pemerintah.

Pembatasan menguat usai Luhut berbicara soal efisiensi Biaya belanja Bangsa, Pertamina dan pemberian Bantuan Pemerintah pemerintah yang tak Di tempatnya.

“Dan juga pemberian Bantuan Pemerintah yang tidak Di tempatnya. Itu sekarang Pertamina Di menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, Di mana orang yang tidak berhak Merasakan Bantuan Pemerintah itu Berencana bisa kita kurangi,” kata Luhut menggunakan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Tak ada rincian tentang hal itu, tetapi merebak anggapan hal ini berkaitan Di Pertalite sebab Luhut juga Menyoroti tentang Pertamina Di menyiapkan bioetanol Untuk menggantikan bensin.

“Nah ini sekarang lagi diproses, dikerjakan Dari Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan Di baik Di situ saya kira kita bisa menghemat lagi,” kata Luhut.

Spekulasi lainnya tentang hal ini yaitu pembatasan Pertalite Berencana memakai jenis kendaraan dan ukuran kapasitas mesinnya. BPH Migas sempat Menginformasikan pembatasan dilakukan Untuk Kendaraan Pribadi lebih Di 1.400 cc dan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di atas 150 cc.

(fea)