Awas Ruang Fiskal Lebihterus Terhimpit

JAKARTA – Berbagai tantangan mendasar Di penyusunan dan implementasi Dana Pendapatan dan Belanja Bangsa ( APBN ) 2026 menjadi sorotan. Di forum diskusi bersama Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat RI yang digelar Kamis (2/10), Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Indonesia atau ILUNI FEB UI mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk mengembalikan APBN Di peran utamanya sebagai instrumen Kesejajaran sosial.

Kepala Public Policy Unit ILUNI FEB UI, Rizki Nauli Siregar mengingatkan, bahwa APBN merupakan amanah sakral Di Komunitas kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana harus digunakan secara tepat dan juga adil.

Baca Juga: Purbaya Blak-blakan Harga Sebenarnya Di BBM, LPG 3 Kg, Solar, hingga Pupuk

“Komunitas memberi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat amanah yang sakral Untuk dapat menyusun Dana yang berasal Di uang rakyat Untuk dapat digunakan sebagai instrumen alokasi secara adil, instrumen distribusi yang memberdayakan terutama yang lemah, dan instrumen stabilisasi Berjuang Di guncangan Di dan luar negeri,” tegas Rizki.

Ia juga menyoroti kecenderungan peralihan Langkah prioritas Di Lokasi Hingga pusat. Alih-alih menciptakan nilai tambah, pola ini lebih mencerminkan pergeseran ruang fiskal yang justru Mengurangi peran Lokasi.

“Hingga Di, penting memastikan agar desain Aturan pusat bukan mengkooptasi daya saing lokal, melainkan memperluas kapasitas dan ruang gerak Lokasi Di Mendorong pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya.